Mantan Napi Koruptor Sulit Dimediasi

Harus Melalui Adjudikasi

513

RADARSEMARANG.COM, SEMARANG–Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Jawa Tengah menerima 10 permohonan sengketa atas penetapan Daftar Calon Sementara (DCS). Dari permohonan tersebut, ada 16 bakal calon legislatif yang 3 di antaranya adalah bacaleg mantan napi korupsi. Dua caleg dari Rembang dan Blora dan satu di tingkat provinsi.

Heru Cahyono, Kordiv Penanganan Sengketa Bawaslu Jawa Tengah mengatakan, sejumlah daerah yang mengajukan sengketa sudah rampung setelah dilakukan mediasi. Beberapa daerah tersebut di antaranya Wonosobo, Kota Surakarta, dan dari Pemalang. ”Kebanyakan dicoret dari DCS, karena administrasi yang kurang,” ujar Heru saat dijumpai, Kamis (23/8) kemarin.

Ia mencontohkan, pemohon dari Surakarta yang berhasil dimediasi dikarenakan surat pernyataan tidak pernah dipidana yang terlambat disertakan. Saat itu, hingga waktu terakhir, bakal calon bersangkutan masih mengurus karena pihak pengadilan juga belum bisa mengeluarkan. ”Prinsipnya Bawaslu melayani masyarakat, untuk kami sisir mana yang bisa dimaklumi, hingga DCS yang TMS berhak menjadi kontestan pemilu,” kata dia.

Ia menambahkan, untuk sengketa yang dapat dimediasi biasanya memang yang terkait administrasi. Untuk koruptor, ia katakan, tidak dapat dimediasi dan memang harus masuk pada adjudikasi. Bawaslu, dalam hal ini, akan bersidang maksimal 12 untuk memutus sengketa.

”Kami, bersama teman-teman di kota/kabupaten sudah melakukan penanganan. Sebelum adjudikasi dilakukan mediasi, mencari titik temu antara pemohon yakni bacaleg dan termohon KPU. Ketika ada titik temu, sudah selesai tanpa ada adjudikasi,” tandasnya. (sga/ida)