BUMD Pasar Belum Siap

314

TEMANGGUNG—Kalangan DPRD Temanggung menanggapi pesimis rencana Pemkab Temanggung mengubah sistem pengelolaan pasar tradisional. Dari pengelolaan langsung di bawah pemkab, pasar-pasar yang ada di Temanggung akan diubah menjadi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
Ketua Komisi C DPRD Temang­gung, Slamet mengatakan penge­lo­laan pasar menjadi BUMD diperlukan formulasi khusus agar program ini sukses. “Bukan tidak mau mendukung, tapi kita juga harus perhitungan, kita melihat bahwa itu belum siap,” katanya.
Ia menjelaskan, pertama bahwa secara kuantitas jumlah pasar yang ada dinilai belum memenuhi kriteria aman untuk menjadi BUMD. Total di daerah lereng Sindoro-Sumbing ini baru ada enam unit pasar yang terbilang besar dan memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah (PAD). “Kalau saya melihat di daerah lain, yang 10 lebih saja masih mengalami banyak persoalan, apalagi kita yang hanya punya enam,” katanya.
Ia mengatakan, persoalan lain yang dihadapi adalah mengenai status kepegawaian. Selama ini para pengelola pasar adalah PNS yang berada di bawah Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi dan UMKM. Apabila PNS tersebut ditarik, maka akan menimbulkan problem tambahan tentang distribusi kepegawaian. “Tetapi itu tidak terlalu penting karena dapat saja ditempatkan di SKPD lain, tetapi yang paling utama adalah apakah pegawai tersebut memiliki keahlian yang lainnya,” terangnya.
Ia mengatakan, dalam hal pendapatan, untuk tumbuh menjadi sebuah badan usaha, keberadaan enam pasar dinilai tidak sebanding dengan biaya produksi, terutama gaji pegawai dan administrasi. Dengan dikelola PNS, biaya pegawai dapat ditekan.
“Kalau rekrutmen tenaga baru, tentu ini akan membutuhkan cost tambahan sehingga pendapatan yang ada berkurang,” terang sarjana ekonomi dari Partai Golkar ini. (zah/lis)