Pengawasan Pemkot Lemah

332

PEMKOT Semarang dinilai lemah dalam melakukan pengawasan tempat usaha. Terbukti, dengan banyaknya usaha ilegal yang masih berdiri. Salah satunya usaha air zamzam palsu di Polaman, Kecamatan Mijen, yang sudah tiga tahun beroperasi sejak 2011.
Iornisnya, setelah pabrik air zamzam tersebut digerebek aparat Ditreskrimsus Polda Jateng, bagian perizinan Pemkot Semarang tidak segera menindaklanjutinya dengan mengecek izin usaha pabrik tersebut.
Terbukti, saat koran ini mencoba menanyakan apakah tempat usaha tersebut mengantongi izin dari pemkot, sejumlah satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang menangani masalah perizinan usaha pun belum bisa memberikan penjelasan.
”Kalau melihat lama beroperasinya sampai tiga tahun, itu membuktikan pengawasan pemkot lemah. Memang sulit mengungkapnya kalau pelaku memanipulasi tempat usaha sebagai tempat jualan ternak. Tapi, setidaknya setelah pihak kepolisian mengungkap, pemkot seharusnya langsung mengkroscek izin usaha tersebut, apakah sudah mengantongi izin usaha, menyalahgunakan usaha, atau bahkan tidak sama sekali,” ujar Ketua Lembaga Pembinaan dan Perlindungan Konsumen (LP2K) Kota Semarang, Ngargono, kepada Radar Semarang, Kamis (16/1).
Menurut Ngargono, pelaku usaha ilegal yang menjual air zamzam palsu merupakan penipuan yang merugikan konsumen. Pelaku bisa dijerat dengan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
”Khususnya pasal 4 yang mengatur penjualan barang tidak sesuai dengan apa yang diinformasikan kepada konsumen. Sesuai undang-undang tersebut, pelaku bisa diancam kurungan lima tahun penjara atau denda sebesar Rp 2 miliar. Itu sudah jelas hukumnya,” terang Ngargono.
Ngargono mengatakan, pemalsuan produk air zamzam sangat merugikan konsumen. Karena menyangkut kepercayaan atau sugesti konsumen.
”Berbeda dengan komoditas lain seperti makanan maupun barang seperti sepatu. Jika mendapati barang yang dibelinya palsu kekecewaannya tidak begitu. Tapi ini air suci yang menyangkut kepercayaan orang yang meminumnya. Saya yakin orang-orang yang jadi korban kecewa. Saya saja yang bukan korban bisa merasakan kekecewaan itu,” katanya.
Hal tersebut secara tidak langsung akan berdampak dan mengurangi tingkat kepercayaan masyarakat kepada pihak yang benar-benar menjual air zamzam tersebut secara benar.
”Ke depan pengawasan tempat-tempat usaha ilegal semacam ini harus ditingkatkan. Dan distributor atau toko-toko yang menerima suplai juga memiliki tanggung jawab yang besar terkait produk yang dijualnya, mereka harus memastikan produk itu asli,” tandasnya.
Sementara itu, Dinas Perindustrian dan Perdagangan (Disperindag) Kota Semarang akan melakukan pengecekan surat izin usaha air zamzam palsu merek Zamzam Water King Abdullah bin Abdul Aziz Zamzam Project milik Haji TH yang berada di Polaman RT 1 RW 1 Kecamatan Mijen tersebut.
”Kita akan kroscek legalitas izinnya, terutama izin SIUP (surat izin usaha perdagangan) dan TDP (tanda daftar perusahaan). Kita juga akan berkoordinasi dengan BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu), serta Satpol PP selaku penegak Perda Kota Semarang,” ujar Kepala Disperindag Ulfi Imran Basuki kepada Radar Semarang, kemarin (16/1).
Jika memang ternyata tidak memiliki izin atau menyalahkan izin, maka Satpol PP diminta melakukan penutupan. ”Selama ini kita belum tahu apakah usaha tersebut sudah memiliki izin tapi disalahgunakan atau bahkan belum memiliki izin sama sekali. Kita akan kroscek dan segera mengambil tindakan,” tandasnya.
Kepala BPPT Kota Semarang Sri Martini menyatakan, masih akan melakukan pengecekan izin usaha pabrik air zamzam tersebut. ”Saya belum mengecek, setelah ini akan saya cek apakah benar usaha tersebut sudah mengurus izin ke pemkot,” ujarnya singkat. (zal/aro/ce1)