Perizinan Jangan Dipersulit

293

BALAI KOTA — Masih adanya keluhan masyarakat terkait sulitnya dan ribetnya pelayanan perizinan di Pemkot Semarang membuat Wali Kota Hendrar Prihadi gerah. Orang nomor satu di Kota Semarang itu menegaskan kepada jajarannya untuk tidak mempersulit perizinan.
”Saya minta BPPT (Badan Pelayanan Perizinan Terpadu, Red) dapat bekerja dengan baik tanpa embel-embel lain. Jangan sulitkan masyarakat dengan memperlama proses perizinan dan meminta biaya di luar ketentuan atau pungutan liar,” tegas wali kota di hadapan staf dan pejabat eselon IV Pemerintah Kota Semarang di Hall Balai Kota Semarang, Jumat (17/1).
Pejabat yang akrab disapa Hendi ini juga menegaskan, iklim politik saat ini sudah berbeda dengan masa yang lalu. Aturan hukum dan keterbukaan harus diutamakan. ”Jangan main-main dengan hal yang tidak ada dalam ketentuan karena masyarakat sekarang lebih cerdas. Semua hal yang nyeleneh dapat menjadi sorotan,” tegasnya.
Hal yang sama juga ia sampaikan kepada jajaran kecamatan dan kelurahan yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung. ”Berikan pelayanan yang baik. Jangan meminta-minta yang bukan kewajiban masyarakat. Jangan sampai ada laporan dan aduan dari masyarakat terkait pelayanan yang bertele-tele dan pungutan liar,” ujarnya.
Hendi menambahkan, untuk bisa masuk jadi PNS itu sulit. Untuk itu para pegawai diminta tetap bersyukur dengan cara bekerja dengan keras, tulus, dan ikhlas. Tahun lalu, lanjutnya, banyak kinerja yang belum tercapai. ”Tahun ini kami berharap para pegawai dan pejabat eselon IV untuk menggenjot kinerjanya agar dapat selesai sesuai rencana. PNS merupakan pelayan masyarakat, untuk itu harus bisa bekerja keras, profesional, tulus, dan ikhlas memberi pelayanan terbaik terhadap masyarakat,” ujarnya.
Salah satu pejabat Badan Kesbangpol Joko Hartono mengungkapkan, kurangnya sumber daya manusia (SDM) menjadi kendala dalam pelayanan. Ia juga memberi masukan agar pemkot memanfaatkan teknologi informasi (IT) agar memudahkan pekerjaan, seperti aplikasi-aplikasi agar lebih efektif dan efesien.
Terkait dengan kurangnya SDM, Hendi mengakui bahwa pada 2013 hanya ada 40 formasi calon pegawai negeri sipil untuk teknisi dan guru. ”Karena belum ada pengadaan pegawai lagi, Saya minta untuk memaksimalkan pegawai yang ada hingga ada pengadaan pegawai mendatang,” katanya.
Sedangkan terkait dengan IT Hendi meminta kepada Pusat Data Elektronik (PDE), Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) terkait untuk lebih up to date dalam hal IT agar dapat memanfaatkan dan mengaplikasikan teknologi tersebut dalam pekerjaan kita sehingga dapat mempermudah pekerjaan. ”Selain itu, bagi seluruh kepala SKPD dan pejabat eselon saya minta untuk manfaatkan Twitter sebagai sarana komunikasi, sharing, koordinasi, bertukar informasi, memberi masukan. Karena banyak sekali saya mendapat masukan yang baik dari masyarakat,” perintahnya.
Ketua Komisi A DPRD Kota Semarang Agung Prayitno menyatakan, selama ini sistem pelayanan perizinan dalam Pemkot Semarang terlalu panjang, hal itu membuat kepengurusan menjadi lama dan terlalu berbelit-belit. Ia berharap agar proses perizinan hanya satu pintu. ”Selama ini belum satu pintu, untuk mengurus satu perizinan saja harus melalui sana-sini. Panjangnya rantai perizinan dapat memicu penyimpangan, seperti pungli (pungutan liar). Menurut saya, mata rantai itu harus diputus dan untuk mengurus perizinan harus satu pintu,” tandasnya. (zal/ton/ce1)