Oknum Dewan Diduga Minta Uang Senggekan

310

10-12 Persen dari Dana APBD yang Dikucurkan
MUGASSARI — Pos Anggaran APBD Jateng 2010 yang mengalir ke kabupaten/kota se-Jateng terindikasi bocor. Dugaan itu muncul dari data yang ditemukan Masyarakat Antikorupsi Indonesia (MAKI) dan Komite Penyelidikan Pemberantasan Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KP2KKN) Jateng.
MAKI menduga kebocoran pos anggaran kabupaten/kota dari APBD Jateng itu mengalir kepada oknum anggota DPRD Jateng. Besarnya mencapai 10-12 persen dari dana yang turun ke setiap daerah yang mendapat kucuran dana.
Hal itu dilakukan dengan cara dewan meminta uang senggekan atau jatah di awal kepada daerah penerima dana APBD Jateng. Modusnya, sebelum dana itu cair, dewan sudah melakukan kontak dengan daerah setempat untuk meminta uang senggekan yang besarnya 10-12 persen dari dana yang akan dikucurkan.
”Jika setuju, maka dana cair. Jika tidak, dana akan dialihkan untuk daerah lain yang mau memberikan upah 10-12 persen,” beber Koordinator MAKI Boyamin yang ditemui Radar Semarang usai melaporkan adanya indikasi kebocoran dana APBD Jateng yang diduga dikorupsi ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng, Rabu (22/1).
Boyamin menduga, praktik ini tidak hanya terjadi di APBD perubahan 2010 saja, tapi sudah terjadi selama lima tahun terakhir hingga saat ini. ”Menurut kami ini sudah ada dugaan praktik korupsi, jadi kami melapor ke Kejati Jateng agar ditindaklanjuti,” katanya.
Boyamin menjelaskan, modus yang digunakan oknum legislator tersebut yakni mengusulkan alokasi kegiatan baru pengadaan sarana dan prasarana. Meskipun daerah yang bersangkutan tidak mengajukan proposal tetap dialokasikan, bahkan jumlahnya bisa sangat besar.
Salah satu contoh, lanjut Boyamin, ada beberapa daerah yang tidak mengusulkan anggaran proyek dari APBD daerah, namun mendapatkan anggaran. Yakni, Kendal, Rembang, Tegal, Brebes, Cilacap, Wonosobo, dan Purworejo. Selain itu, Boyolali, Salatiga, Banjarnegara, Demak, Pekalongan, Kudus, Jepara dan Pemalang.
”Daerah-daerah tersebut sama sekali tidak mengajukan anggaran, tapi mendapat anggaran untuk program kegiatan baru pengadaan sarana dan prasrana (sarpras). Namun ada juga yang mengajukan anggaran, tapi tidak disetujui oleh dewan, tapi dewan memberikan anggaran sarpras,” tandasnya.
Kabupaten Demak misalnya, mengajukan anggaran program kegiatan pengadaan sarana RMU 5 unit, pengadaan dryer dan bangunan tempat dryer. Dari tiga program tersebut, Demak mengajukan dana masing-masing sebesar Rp 175 juta, Rp 600 juta dan Rp 108 juta.
”Namun ketiga usulan itu, setelah melalui proses pembahasan dengan DPRD, tidak disetujui. Justru mengalir anggaran sarpras dari APBD Jateng sebesar 33,142 miliar. Jumlah tersebut tentunya lebih besar dari yang diajukan,” paparnya.
Contoh lain, kata dia, Kabupaten Pekalongan yang mengajukan dana pengadaan alat keruk (ekskavator) sebesar Rp 1,5 miliar. Namun tidak disetujui, dan malah mendapat anggaran sarpras Rp 2,5 miliar. Kudus juga dua pengajuan tidak disetujui, namun mendapat sarpras sebesar Rp 5,850 miliar.
Praktik semacam itu, lanjut dia, tidak jarang menimbulkan kesenjangan besaran bantuan yang disalurkan pemerintah provinsi ke daerah. Praktis, daerah yang tidak sepakat dengan senggekan 10-12 persen harus legowo untuk tidak menerima dana APBD Jateng.
”Seperti Solo misalnya, itu sama sekali tidak mendapatkan anggaran dari APBD Jateng, karena pemerintahnya tidak mau memberikan upeti kepada oknum dewan,” katanya.
Sekretaris KP2KKN Jateng Eko Haryanto menyatakan, untuk menghentikan praktik kotor tersebut, menurutnya, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo harus mengawasi. Sebab, dialah yang turut bertanggung jawab atas pengucuran APBD ke setiap daerah. ”Selain itu, kami meminta agar Kejati Jateng menelusuri dugaan penyimpangan ini agar pelakunya bisa dijerat secara hukum,” desaknya.
Terpisah, Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Jateng, Eko Suwarni, mengaku, belum menerima laporan dari MAKI dan KP2KKN. Menurutnya, laporan tersebut mungkin belum sampai ke pimpinan. ”Karena belum tahu laporannya, jadi belum bisa kami menanggapinya,” ujarnya.
Sementara, Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPRD Jateng Arif Awaludin menilai ketimpangan alokasi bantuan untuk pemerintah kabupaten/kota tersebut merupakan suatu hal yang wajar. Perbedaan besaran anggaran antara satu daerah dengan lainnya, menurutnya, bukan karena adanya uang senggekan. Tapi, terjadi karena memang kebutuhan antara satu daerah dengan yang lain berbeda.
”Jadi bukan karena faktor suka atau tidak suka terhadap daerah tertentu,” katanya.
Adapun untuk indikasi praktik upeti dalam pengalokasian anggaran bantuan pemerintah provinsi tersebut, ia menilai tidak menutup kemungkinan bisa terjadi. ”Bisa saja, tapi saya tidak mengetahui detail penyimpangan itu terjadi,” tandasnya. (bud/aro/ce1)