Pimwan Bantah Jadi Makelar

355

GEDUNG BERLIAN — Tudingan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) bahwa dewan menjadi makelar dana bantuan kabupaten/kota dibantah pimpinan DPRD Jateng. Pimpinan dewan (pimwan) menyatakan dalam pembahasan anggaran, legislatif selalu melibatkan eksekutif dan tidak bisa bertindak sendiri.
Plt Ketua DPRD Jateng Rukma Setyabudi mengatakan, penentuan dana bantuan kabupaten/kota dibahas bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dan Badan Anggaran DPRD. ”Yang bisa kami lakukan hanya menggali aspirasi masyarakat. Sesuai sumpah dan janji dewan untuk memperjuangkan aspirasi di masyarakat,” ujarnya.
Dia menyangkal tuduhan MAKI yang menyatakan dewan menerima uang senggekan untuk melancarkan pencairan dana bantuan kabupaten/kota.
Dikatakan Rukma, anggota dewan tidak memiliki hubungan langsung dengan bupati/wali kota. Sehingga, tudingan adanya komisi 10 persen hingga 12,5 persen dari total bantuan tidak benar. ”Besaran dana bantuan kabupaten/kota itu tidak terkait dana aspirasi anggota dewan,” paparnya.
Rukma mencontohkan dirinya pernah mendapat permintaan bantuan untuk pembangunan Pasar Purworejo yang terbakar. Meski menyanggupi, tetap saja penentuan anggaran itu harus melalui pembahasan oleh TAPD dan Banggar. ”Dewan tidak bisa membawa aspirasi sendiri dan langsung mengucurkan. Semua dibahas di Banggar,” imbuhnya.
Bila memang dianggap bermasalah, Rukma setuju jika penentuan dana bantuan kabupaten/kota dibahas ulang. Dia juga mempersilakan jika pada APBD perubahan 2014, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo akan mengucurkan dana lebih besar untuk kabupaten/kota yang mendapat bagian sedikit di APBD 2014 murni.
Sebelumnya MAKI menyatakan siap membuka nama-nama anggota dewan yang dituduh meminta uang senggekan dalam pencairan bantuan kabupaten/kota. MAKI mengaku telah mengantongi data lengkap dan siap membuka jika diperintahkan penegak hukum.
”Ada banyak anggota DPRD Jateng yang terlibat. Tidak hanya dari banggar (badan anggaran) tapi juga dari luar itu. Namun salah satu indikator perubahan APBD kan memang berasal dari banggar,” ujar Koordinator MAKI Boyamin Saiman.
Dia menyatakan siap membuka nama-nama tersebut jika nanti dipanggil penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jateng dan dimintai keterangan sebagai pelapor.
Menurut Boyamin, yang dilaporkan ke Kejati Jateng sementara memang perbuatannya. Namun dia sudah memiliki data lengkap yang siap dibuka. Saat melapor dirinya sudah menyerahkan 2 lembar rekap laporan dan 300 halaman dokumen pendukung yang di antaranya berisi pembahasan APBD Jateng Perubahan 2013 dan APBD Jateng murni 2014.
Boyamin juga menolak melaporkan nama-nama tersebut ke Gubernur Jateng Ganjar Pranowo dengan alasan gubernur bukanlah penegak hukum. ”Kecuali gubernur bisa memberikan rekomendasi jika pelakunya anggota dewan dari partai yang sama, akan dipecat,” katanya. (ric/aro/ce1)