33 Aset Wajib Pajak Bandel Disita

357

Total Tunggakan Rp1,4 Triliun
SEMARANG — Aset milik 33 wajib pajak yang tersebar di 17 Kantor Pelayanan Pajak (KPP) di wilayah DJP Jateng I, Selasa (28/1) kemarin, disita Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Jawa Tengah I. Lantaran terbukti menunggak pembayaran pajak hingga melebihi batas waktu yang ditoleransi.
Kepala Kanwil DJP Jateng I, Edi Slamet Irianto mengatakan, aset yang disita dari para wajib pajak membandel berupa tanah, bangunan, serta logam mulia. ”Penyitaan aset dilakukan, karena wajib pajak yang bersangkutan sudah melewati batas waktu pembayaran yang telah ditetapkan,” katanya, di sela Penyitaan Aset, Selasa (28/1) kemarin.
Menurutnya, sebelum dilakukan penyitaan, pihaknya sudah mengingatkan, kemudian dikasih surat teguran, surat paksa, namun tetap tidak diindahkan. ”Karena itulah, kami terpaksa melakukan penyitaan,” katanya.
Dijelaskan, jika wajib pajak bisa melunasi utang pajak, maka barang-barang yang sudah disita akan dikembalikan. Namun jika sebaliknya, maka barang-barang tersebut akan dilelang. ”Untuk barang bergerak, akan kami pindahkan. Sedangkan barang tidak bergerak, tetap akan kami sita, sebelum utang pajaknya dibayarkan atau dilunasi,” tandasnya.
Menurutnya, di Kanwil DJP Jateng I, jumlah tunggakan wajib pajak yang belum tertagih hingga akhir 2013 mencapai Rp 1,42 triliun. Melalui upaya tegas ini, diharapkan mampu menekan tunggakan pajak. ”Dari penyitaan ini, kami berharap ada iktikad baik dari wajib pajak bersangkutan untuk memenuhi kewajibannya terhadap pajak,” ungkapnya.
Edi menyebutkan, wajib pajak di wilayah Jateng I rata-rata badan usaha, dengan tunggakan pajak mulai dari ratusan juta hingga miliaran rupiah. Angka tersebut sudah seharusnya ditekan sesuai amanat undang-undang. ”Kami berkomitmen akan terus mengejar wajib pajak yang ngemplang pajak, karena memang ini sudah diamanatkan undang-undang,” jelasnya.
Kepala Bidang Pemeriksaan Penyidikan dan Penagihan Pajak Kanwil DJP Jawa Tengah I, Rafael Alun Trisambodo menambahkan bahwa tindakan penyitaan terhadap aset wajib pajak, mempunyai peran yang sangat strategis sebagai bentuk penegakan hukum. Dalam hal ini utamanya untuk mengamankan penerimaan negara. ”Kami tahu, pajak merupakan salah satu penopang bagi pembangunan negara ini,” imbuhnya.
Sementara, realisasi pencairan Piutang Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada tahun 2013 sendiri mencapai Rp 171 miliar. Hasil penagihan aktif tahun lalu setidaknya meningkat 119,3 persen dari pencairan tahun 2012 sebesar Rp 143 miliar. (ars/hid/ida/ce1)