Wakil Ketua KPK Nilai APBD Belum Pro-Rakyat

313

SALATIGA—Sebagian besar Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) belum sepenuhnya konsisten dengan ideologi kerakyatan.
Karena itu, kampus harus bisa membuat program mengawal APBD. Hal itu sebagai bentuk tanggung jawab perguruan tinggi dalam konteks pembangunan berbasis transparansi dan kerakyatan.
Pendapat tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Dr. Busyro Muqoddas saat mengisi seminar nasional korupsi di Balairung UKSW, kemarin.
Seminar diselenggarakan dalam rangka dies natalis ke-54 Fakultas Hukum UKSW.
Selain dari KPK, pembicara lainnya, Ketua Kelompok Analisis Hukum Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) Azamul Fadhly Noor dan Sekjen Transparansi Internasional Indonesia (TII), Dadang Trisasongko.
“Sejak penyusunan dan pembelanjaan tidak jelas perspektif keberpihakan kepada konstitusi. Bahkan, sebagian bermasalah, yaitu terjadinya penyusunan anggaran yang tidak transparan. Maka, yang terjadi adalah korupsi secara sistemik. Dengan program ini, APBD harus disusun berdasarkan grounded research dan dianalisa. Kampus bisa bermain di sektor penelitian ini dan bisa melibatkan masyarakat,” kata Busyro.
Ia mengatakan, kampus pusat penyemaian leader. Tak hanya pusat untuk mencetak sarjana, tapi tempat penyemaian kelas menengah yang punya peran perubahan dan pusat transformasi sosial. Di sisi lain, ia tidak menutupi fakta adanya orang – orang kampus yang punya andil terjadinya korupsi.
Dalam pemaparannya, Busyo mengungkapkan sektor korupsi di Indonesia, antara lain, bantuan sosial (bansos), APBN, APBD, pajak, pengadaan barang dan jasa, rekrutmen CPNS dan pejabat publik, juga penjualan izin tambang.
Sedangkan Ketua Kelompok Analisis Hukum Pusat PPATK Azamul Fadhly Noor mengungkap, hasil riset pihaknya menemukan kecenderungan menjelang pilkada atau pemilu, terjadi peningkatan transaksi keuangan mencurigakan. (sas/isk)