43 Sekolah Langganan Banjir Tak Direlokasi

405

KALIWIRU — Usulan relokasi sejumlah sekolah yang menjadi langganan banjir tidak akan dipenuhi oleh Dinas Pendidikan Kota Semarang. Sebab keberadaan sekolah, utamanya sekolah dasar (SD) dipengaruhi oleh penduduk sekitar. Berdasar pendataan sementara yang sudah dilaporkan ke Provinsi Jateng, ada 43 sekolah, baik negeri maupun swasta di Kota Semarang yang terkena bencana.
Staf Data Dinas Pendidikan Kota Semarang Daryanto mengatakan, 43 sekolah yang terkena bencana itu mulai tingkat TK sampai SMA/SMK. Kemungkinan masih ada tambahan lagi, karena petugas masih mendata secara rinci. ”Dari jumlah data yang sudah masuk, terbanyak sekolah yang berlokasi di wilayah Semarang Utara,” ujarnya kepada Radar Semarang, Kamis (30/1). ”Yang belum masuk nanti akan kita usulkan lagi ke provinsi,” imbuhnya.
Kepala Dinas Pendidikan Kota Bunyamin mengatakan, memang banyak pihak sekolah melalui Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) mengusulkan pindah. Alasannya, sekolah sering terendam banjir dan rob. Sehingga dikhawatirkan akan mengganggu proses belajar mengajar (KBM), menjadi tidak optimal. Namun hal tersebut tidak bisa dilakukan begitu saja, mengingat keberadaan sekolah, utamanya tingkat SD sangat tergantung dengan siswa atau penduduk sekitar.
”Kalau itu dipindah, seperti yang diajukan pihak SD Tambakrejo 3, murid-murid tempat tinggalnya di wilayah itu. Misalnya, dipindah ke tempat yang bebas banjir, jarak sekolah akan menjadi jauh dan itu menyusahkan murid-murid,” ujar Bunyamin.
Menurut Bunyamin, relokasi bisa dilakukan jika lahan pengganti berada di wilayah tersebut. Namun jika melihat kondisi di Tambakrejo, sangat sulit mencari lahan pengganti. Penanggulangan sekolah banjir akan diarahkan ke peninggian bangunan sekolah. ”Ruang kelasnya kita tinggikan atau barangkali akan ditambah tingkatnya. Kalau perlu dibuat dua lantai, kalau yang sudah dua lantai mungkin bisa dibuat tiga lantai. Kalau dipindah tidak mungkin, anak-anak masih kecil, sekolahnya harus dekat, orang tua juga gampang mengawasinya,” kata Bunyamin.
Sementara itu, Kabid Pendidikan Dasar dan Menengah (Dikdasmen) Sutarto menambahkan, petugas sudah diterjunkan ke lapangan langsung untuk melihat kondisi dan mendata sekolah yang terkena bencana. ”Penanganannya seperti apa dan jumlahnya berapa, masih dalam kajian serta pendataan,” ujarnya.
Disinggung mengenai mutasi siswa yang menjadi korban bencana, seperti di kawasan Trangkil, Kelurahan Sukorejo, Kecamatan Gunungpati, Sutarto menyatakan Disdik akan memfasilitasi di sekolah yang dekat dengan tempat pengungsian sementara.
”Warga yang direlokasi di rusunawa Kaligawe, anak-anaknya tetap akan kita upayakan pindah ke sekolah yang dekat. Utamanya untuk siswa SD, kalau SMP dan SMA masih memungkinkan tetap di sekolah asal. Kita akan segera komunikasikan agar dimutasi,” katanya.
Pantauan di lapangan, sejumlah SD yang tergenang banjir memang berharap ada penanganan secepatnya dari Pemkot Semarang. Permintaannya bermacam-macam, ada yang minta ditinggikan, ditingkat, hingga direlokasi ke daerah aman. Seperti SD Kemijen 03 di Jalan Cilosari Barat RT 3 RW 7, banjir hanya menggenangi tiga ruang kelas, karena posisinya lebih rendah dari halaman sekolah. ”Kami sudah mengajukan peninggian, tapi kalau ditinggikan, maksimal 60 sentimeter, kalau lebih dari itu atap sekolah menjadi pendek. Jika sudah ditinggikan 60 sentimeter air tetap masuk, ya satu-satunya ditingkat lagi bangunannya,” terang Kepala SD Kemijen 03, Suparti.
Selain itu, banjir juga melanda SD Tambakrejo 03. Pengawas TK-SD UPTD Gayamsari, Suhartatik mengatakan, kejadian kebanjiran SDN Tambakrejo 3 sudah terjadi sekitar 10 tahun terakhir. Apabila terus terjadi seperti ini, pihaknya mengusulkan agar sebaiknya sekolah ditutup. Kemudian anak didiknya digabungkan dengan siswa-siswa di SDN Tambakrejo 1.
Terpisah, Sekretaris Komisi D DPRD Kota Semarang Fajar Adi Pamungkas meminta Dinas Pendidikan memprioritaskan penanganan sekolah-sekolah yang terendam banjir. Jika memang anggaran dari APBD kota kurang, bisa meminta bantuan provinsi maupun pusat.
Selain bangunan, pemerintah juga memperhatikan hal lain, karena tidak hanya masalah peninggian, sarana prasarana juga harus diperhatikan. Seperti bangku, kursi, almari, dan sejumlah sarana pembelajaran lain yang rusak gara-gara terendam banjir.
”Skema anggaran tidak harus dari kota saja tapi bisa diambilkan dari provinsi dan pusat, termasuk bisa menggunakan DAK (dana alokasi khusus),” kata Fajar. (zal/ton/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.