Sidang Bos Iqro Diteruskan

368

Eksepsi Ditolak
KRAPYAK — Pengadilan Negeri (PN) Semarang menolak nota keberatan atau eksepsi penasihat hukum Direktur CV Iqro Management Agung Ahmad Budiman, 35. Alasannya, materi eksepsi sudah masuk pokok perkara yang sedianya harus menunggu pembuktian di persidangan.
Dengan penolakan eksepsi tersebut, maka kasus dugaan penipuan dan penggelapan dana umrah Iqro Management dengan terdakwa Agung tetap dilanjutkan sampai akhir pemeriksaan putusan majelis. Penolakan majelis hakim PN Semarang yang mengadili Agung tertuang dalam putusan sela pada sidang Rabu (5/2).
Ketua Majelis Hakim Boedi Soesanto memerintahkan kepada jaksa agar sidang kasus tersebut dilanjutkan dengan pemeriksaan barang bukti dan saksi. Jaksa diwajibkan menghadirkan Agung di kursi pesakitan sebagai terdakwa.
Boedi menjelaskan, majelis hakim tidak sependapat dengan penasihat hukum Agung. Yakni keberatan yang menyatakan bahwa perkara tersebut bukan merupakan tindak pidana melainkan perdata. Sebab berawal dari perjanjian kerja sama.
Hal itu dibantah Boedi dengan menyatakan bahwa untuk membuktikan apakah perkara perdata atau pidana maka harus dibuktikan terlebih dahulu di persidangan dengan alat bukit yang ada. ”Jadi hal itu sudah masuk materi pemeriksaan yang sudah semestinya majelis kesampingkan,” ujarnya.
Dalam kasus ini, Agung didakwa menipu serta menggelapkan dana haji dan umrah sejumlah nasabah CV Iqro Management. Dugaan penipuan itu terjadi tahun 2009-2013 dilakukan di kantor pusat CV Iqro Management Semarang, serta sejumlah kantor cabang lain. Di antaranya Ungaran Kabupaten Semarang, Tlogosari Pedurungan Semarang, Slamet Riyadi Solo dan Kendal.
Menurut penasihat hukum Agung yang diketahui John Richard Latuihamallo, dakwaan jaksa tidak cermat dan kabur. Menurut pihak Agung, 35 saksi korban yang urung diberangkatkan umrah dikarenakan CV Iqro dalam keadaan pailit. Pihak Agung menampik jika hal itu disebabkan kesengajaan terdakwa.
Namun hal itu lagi-lagi dikesampingkan oleh majelis hakim. Alasannya bahwa dakwaan jaksa sudah sesuai dan dapat dijadikan dasar pemeriksaan perkara. Yakni telah memenuhi syarat formil dan materiil dakwaan sebagaimana disyaratkan dalam pasal 142 KUHAP.
Sebelumnya, jaksa Yohanes Suyatno dalam dakwaannya menjelaskan, Agung diduga melakukan penipuan dalam bidang umrah. Oleh Yohanes, Agung dijerat dengan Pasal 378 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP tentang penipuan. Atau kedua, melanggar Pasal 372 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP tentang penggelapan. Sebelumnya, Agung sudah divonis dalam kasus penipuan pengelolaan SPBU dengan pidana 2,5 tahun penjara. (bud/ton/ce1)