Data Lama Sudah Tak Valid

333

SMG 20140208.inddPengukuran Ulang Bangunan Warga Tenggang

TAMBAKREJO — Pemkot Semarang akhirnya menerjunkan tim untuk melakukan pengukuran ulang bangunan warga Kampung Tenggang RT 5 RW 7, Kelurahan Tambakrejo, Kecamatan Gayamsari, yang terkena dampak normalisasi Kali Tenggang, Jumat (7/2). Hasilnya, 13 rumah warga yang diukur, hampir 100 persen sudah mengalami perubahan. Di sisi lain, warga tetap keukeh dengan nilai ganti rugi Rp 1,5 juta per meter, sehingga proses pembebasan lahan Kali Tenggang dipastikan bakal berjalan alot.
Tim yang diterjunkan meliputi petugas Badan Pertanahan Nasional (BPN), Dinas Tata Kota dan Perumahan (DTKP), dan Lurah Tambakrejo. Warga meminta pendataan bangunan dilakukan ulang, karena pengukuran terakhir yang dilakukan pemkot pada 2010 lalu sudah tidak valid. Banyak bangunan warga yang sudah berubah, baik bentuk maupun luas bangunannya.
”Di Tambakrejo ini ada 15 bidang yang belum terbebaskan, 13 dalam bentuk rumah, satu tambak, dan satu lagi berupa rawa. Banyak warga yang belum jelas mengenai pengukuran bangunan beberapa tahun silam. Untuk itu, mereka minta dilakukan pengukuran ulang dan disesuaikan dengan nilai ganti rugi yang sekarang,” terang Lurah Tambakrejo, Zairin, di sela pengukuran, kemarin (7/2).
Petugas pun melakukan pengukuran satu per satu rumah warga, utamanya yang berlokasi di tepi bantaran Kali Tenggang. Meski rumah ke-13 warga tersebut akan diratakan dengan tanah seiring pelaksanaan normalisasi sungai, namun masih banyak warga yang memoles dan merenovasi rumahnya. Baik sekadar mengecat maupun membangun pagar. Bahkan rumah milik Ketua RT 5 RW 7 Kunto Wibisono belum lama ini direnovasi.
”Kalau mau dibongkar, jangan hanya bangunan yang kena saja, tapi semua harus dibongkar. Meski ada bangunan yang baru saja saya bangun, saya minta diganti total,” ujarnya.
Nur Kholis, 60, warga RT 5 RW 7, yang rumahnya berada persis di tepi tanggul Kali Tenggang, mengatakan, beberapa tahun lalu memang sudah dilakukan pengukuran, tapi rata-rata warga belum paham.
Ditanya permintaan nilai ganti rugi, pihaknya tidak mau mengatakan secara riil. Warga yang tinggal di Kampung Tenggang sejak 1985 itu, hanya membandingkan permintaan salah seorang pemilik tambak yang membandrol Rp 1,5 juta per meter.
”Tambak saja mintanya Rp 1,5 juta, apalagi rumah tinggal. Itu buat perbandingan saja, kalau mintanya berapa warga sini sudah bermusyawarah dan sepakat seperti yang dilontarkan saat negosiasi di Balai Kota kemarin,” kata pria kelahiran Jepara ini.
Lahan tanah dan bangunan ayah tiga anak itu sekitar 100 meter persegi terkena semua. Selama menempati rumah bercat warna ungu itu, dia sudah merenovasi dan meninggikan fondasi rumah hingga empat kali. ”Kalau dihitung sudah habis berapa saya tidak bisa menjawab. Yang pasti saya sudah melakukan peninggian hingga empat kali. Sebenarnya warga di sini sejak 10 tahun yang lalu sudah ikhlas kalau ada pelebaran sungai. Tapi pemerintah harusnya bisa mengerti, nilai ganti rugi setidaknya bisa untuk beli rumah lagi yang lebih baik. Mosok pemerintah tidak mau melihat rakyatnya memiliki kehidupan lebih baik,” tandasnya.
Nur Kholis juga mengaku belum memiliki rencana pindah ke mana setelah pembayaran ganti rugi dibayarkan. ”Belum ada rencana mau beli rumah lagi di mana, tapi saya akan ikut keluarga dulu di Jepara,” imbuhnya sembari berharap penawaran pemkot bisa lebih tinggi dari sebelumnya, pada pertemuan Senin (10/2) mendatang.
Herawan Wijayadi, koordinator lapangan tim pengukur bangunan dari DTKP Kota Semarang mengatakan, kegiatan ini merupakan up dating data bangunan sesuai arahan wali kota dalam musyawarah harga bersama warga Rabu (5/2) lalu. Pengukuran hanya dilakukan pada bangunan, untuk tanah sudah fix.
”Kita lakukan cek kondisi riil. Dari data lama yang kita lakukan tahun 2010 lalu, memang sudah banyak perubahan. Hampir semua ada penambahan bangunan baru. Seperti milik Pak Kunto dulunya hanya rumah biasa, belum di tingkat. Mungkin karena memang kondisi alam, terkena banjir, jadi warga melakukan renovasi. Kondisi ini bangunan memang memengaruhi nilai ganti rugi,” terangnya.
Selain 13 rumah warga, pihaknya juga melakukan pengukuran ulang terhadap tambak milik salah seorang warga, menggunakan perahu. Data baru tersebut nantinya akan dilaporkan ke tim pengadaan tanah (P2T) untuk dilakukan pembahasan lebih jauh. Rencananya, pertemuan bersama warga untuk membahas nilai ganti rugi akan dilakukan kembali pada Senin (10/2) malam. (zal/aro/ce1)