BPK Anjurkan Sewa Pakai

362

SOLO—Silang pendapat eksekutif dengan legislatif, ihwal mekanisme penggunaan 10 armada BST Koridor II ke pihak konsorsium, akhirnya menemui titik terang. Keputusan mekanisme sewa pakai dipilih setelah pemkot konsultasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Dengan mekanisme tersebut, secara otomatis menggugurkan wacana pinjam pakai alias sewa gratis yang pernah digulirkan pemkot beberapa waktu lalu.
Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) Solo Yosca Herman Soedrajad mengatakan bahwa dari konsultasi ke BPK, disarankan untuk tetap menarik biaya sewa ke pihak konsorsium atau pengelola BST koridor II. Pasalnya, 10 armada yang akan dipinjamkan pihak swasta itu merupakan aset pemkot yang tidak bisa tercatat nol retribusi.
”Setelah adanya konsultasi itu, jadi kami sudah punya rujukan untuk melangkah selanjutnya. Karena kemarin kami masih belum ketemu jalan keluar, antara sewa pakai atau pinjam pakai. Terutama terkait benturan regulasi kewajiban subsidi dengan regulasi retribusi aset,” tutur Yosca, kepada wartawan kemarin (8/2).
Adapun mengenai besaran sewa yang akan dibebankan ke PT Bengawan Solo Transportation, selaku pengelola, lanjut Yosca, BPK menyerahkan sepenuhnya keputusan kepada daerah. Sebelumnya, muncul wacana ihwal besaran sewa BST koridor II sebesar Rp 2 juta per unit per tahun. Terkait hal itu, ia menyatakan belum ada keputusan final.
Termasuk patut dan tidaknya nilai sewa itu, masih akan dilakukan penghitungan ulang, bersama dengan kalangan legislatif. Namun pada prinsipnya, kata dia, pembebanan tarif sewa kepada pengelola akan diminimalisasi. Menurutnya, dengan merujuk pada UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, pemkot tetap berkewajiban memikirkan subsidi guna penyelenggaraan sarana transportasi untuk masyarakat.
”Penghitungannya masih akan dievaluasi lagi. Yang jelas, besaran sewanya harus lebih rendah karena ini menyangkut penyelenggaraan sarana transportasi publik. Subsidi itu nantinya juga untuk masyarakat,” papar dia. (ria/un/ida)
Sementara itu, Wali Kota Solo F.X. Hadi Rudyatmo segera melakukan penghitungan besaran sewa 10 armada BST koridor II. Menurutnya, hasil rekomendasi BPK menjadi titik terang dan harus segera ditindaklanjuti. ”Kami kemarin minta rekomendasi dari BPK. Hasilnya sudah ada. Sehingga segera dilakukan penghitungan,” ujarnya.
Untuk diketahui, pembahasan terkait mekanisme penggunaan armada BST koridor II tersebut sempat terpecah belah. Pemkot mewacanakan sistem pinjam pakai lantaran ingin melaksanakan amanat UU Nomor 22 Tahun 2009, yang salah satunya mengamanatkan pemberian subsidi. Sedangkan kalangan dewan bersikukuh dengan mekanisme penarikan sewa BST karena aset pemkot tersebut akan dikelola pihak swasta.
Lantaran persoalan tersebut, bahkan 16 armada BST koridor II belum juga dioperasikan hingga saat ini. ”Kalau sudah ada solusi, BST koridor II juga bisa secepatnya dijalankan,” ujar Rudy. (ria/un/ida)