Izin Perusahaan Besar Ilegal

364

TEMANGGUNG—Perkembangan dunia industri di Kabupaten Temanggung yang cukup pesat berdampak pada peningkatan klasifikasi perusahaan yang semula menengah menjadi perusahaan besar. Namun, peningkatan status perusahaan tersebut banyak tidak diikuti perizinan sesuai dengan ketentuan. DPRD Temanggung mendesak Pemkab setempat agar melakukan penertiban.
“Ada beberapa pabrik yang izin awalnya masuk kategori menengah dan berkembang menjadi pabrik besar tanpa pengajuan izin baru. Sementara berdasarkan Perda No. 1 Tahun 2012 tentang RTRW (Rancangan Tata Ruang Wilayah) pabrik tersebut tidak masuk dalam kategori pabrik mene­ngah,” kata anggota DPRD Temanggung, Mudiyanto.
Ia menambahkan, perkembangan bentuk perusahaan tersebut juga akan berdampak pada kerugian daerah apabila tidak dilakukan perubahan klasifikasi perizinan. Tindakan tegas yang harus diberikan berupa teguran untuk meng­ubah izin dan penutupan apabila tidak menindaklanjuti tegurannya. “Kami meminta agar bupati dapat bertindak tegas,” terangnya.
Pihaknya juga meminta agar Bupati Temanggung membuat regulasi khusus tentang perusahaan menengah dan besar yang berlokasi di tepi jalan raya. Regulasi tersebut berisi tentang penyediaan lahan parkir sehingga parkir karyawan tidak mengganggu arus lalu lintas. “Beberapa kejadian kecelakaan di depan pabrik diakibatkan jalan menyempit karena banyak kendaraan yang diparkir di tepi jalan,” terangnya.
Selain itu ia juga meminta bupati membuat regulasi tentang karyawan wanita agar tidak dipekerjakan pada malam hari. Banyak kasus ditemui adanya pelanggaran asusila para karyawan dan karyawati. “Kami memohon kepada bupati untuk membuat regulasi agar karyawati sebuah perusahaan untuk tidak dipekerjakan pada kerja sif malam hari,” tandasnya.
Terpisah, Kepala Satpol PP Kabupaten Temanggung, Satria Endra Basuki, mengatakan, pihaknya berkomitmen untuk menegakkan peraturan daerah. Perusahaan yang tidak mematuhi izin akan dilakukan penertiban setelah sebelumnya dilakukan peneguran hingga tiga kali. “Tahun lalu kami sudah menegur dan menutup 14 perusahaan karena persoalan perizinan,” tandasnya. (zah/lis)