Tujuh Desa Sengketa Tanah

422

TEMANGGUNG—Komisi A DPRD Temanggung menemukan sebanyak tujuh desa di Kabupaten Temanggung terjadi sengketa tanah bodho deso (bengkok). Sengketa terjadi karena adanya tukar guling tanah bengkok dengan tanah milik warga. Komisi A sendiri telah memanggil Bagian Pemerintahan Desa Setda dan Bagian Pemerintahan Umum untuk membahas mengenai sengketa tersebut.
“Kami juga telah melakukan mediasi antara warga desa, perangkat desa dan pihak-pihak yang bersengketa. Ini menyangkut aset desa dan itu dilindungi undang-undang sehingga problem seperti ini adalah problem yang berkaitan dengan perundang-undangan,” kata anggota Komisi A DPRD Temanggung, Sudjarwo.
Ia mengatakan, dari tujuh sengketa yang terjadi, sejauh ini belum selesai proses mediasi. Bahkan, menurut laporan yang diterima Komisi A DPRD Temanggung terdapat kasus yang masuk ranah hukum. “Kami mendapatkan informasi bahwa sengketa itu sampai ke ranah hukum dan para pelakunya kabur,” terang pria yang mantan Dandim 0706/Temanggung ini.
Di Desa Kruwisan, Kecamatan Kledung, sengketa tanah secara legal telah diselesaikan karena dokumen yang ada sah secara hukum, namun warga setempat merasa tidak dilibatkan dalam pengambilan keputusan tukar guling sehingga menuntut dilakukan peninjauan ulang terhadap keputusan tersebut. “Di sana kami sudah memediasi dan cukup memberikan hasil,” terangnya.
Di Desa Morobongo, Kecamatan Jumo, tanah bengkok yang digunakan untuk pemukiman warga telah diselesaikan dengan sistem iuran untuk mengganti harga tanah yang telah menjadi rumah beberapa warga. “Disana kreatif, Pak RT-nya mewajibkan iuran kepada warga setiap pertemuan RT untuk melunasi hutang tukar guling itu,” terangnya.
Sementara di sejumlah desa lainnya problem tukar guling ini bahkan sampai menyentuh ranah hukum. Untuk problem yang masuk hukum, Komisi A DPRD Temanggung menyerahkan proses tersebut didalami oleh Inspektorat Daerah.
Ia mengatakan, untuk memproses tujuh desa yang bersengketa, pihaknya telah memanggil Bagian Pemerintahan Desa Setda Temanggung dan Bagian Pemerintahan Umum untuk melakukan pembahasan dan penyelesaian sengketa yang terjadi. “Sudah kami panggil dan kami dampingi. Untuk Inspektorat kami sebatas melaporkan dan tindakan selanjutnya ditangani oleh mereka,”tandasnya. (zah/lis)