Karding: Perlu Regulasi PAUD

267

TEMANGGUNG—Anggota Komisi X DPR RI, Abdul Kadir Karding, menilai pendidikan anak usia dini (PAUD) perlu memiliki payung hukum secara resmi. Sebab, peran pendidikan yang dialamatkan kepada anak pra-TK ini dinilai sangat penting mengingat fungsi pendidikan pada rentang usia balita ini.
“Sebab pada usia itu adalah usia golden age. Ini usia paling potensial untuk pengembangan anak. Jadi harus ada payung hukumnya,” katanya usai kegiatan rapat dengar pendapat umum, di Gedung Mina Bhakti, Desa Dangkel, Kecamatan Parakan, Sabtu (29/3) sore.
Karding menilai, fungsi pen­didikan untuk usia tersebut penting untuk mendapatkan peng­a­kuan secara hukum. Sebab, sejauh ini tidak ada kepastian yang jelas tentang pendidikan PAUD secara yuridis. “Kita kan belum ada, makannya akan kita kejar terus peraturannya,” terangnya.
Ia mengatakan, untuk legalitas PAUD ini tidak perlu membuat perundangan baru, namun dapat dilakukan melalui revisi UU No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional yang sudah ada. “Tinggal revisi saja yang sudah ada, tidak perlu yang baru,” terangnya.
Selain itu, pihaknya juga akan membuat perundangan tentang penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari kesenjangan antara pendidikan negeri dan swasta yang selama ini dinilai sangat dikotomik. “Harus dibuat karena ini untuk menghindari jarak antara negeri dan swasta,” tandasnya. (zah/lis)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.