Kekerasan Anak dan Perempuan Naik

298

WONOSOBO – Kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak di Kabupaten Wonosobo masih cukup tinggi dan menunjukkan tren peningkatan. Sepanjang tahun 2013 lalu, Bagian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP & PA) Setda Wonosobo mencatat terjadinya 221 kasus kekerasan. Terdiri dari 151 kasus menimpa kaum perempuan dewasa, dan 70 kasus menimpa anak-anak.
Menurut Kepala Bagian PP dan PA Setda, Siti Nuryanah, rentannya  kaum perempuan dan anak menjadi korban kekerasan tersebut, membuat Pemerintah Kabupaten Wonosobo, melalui Bagian PP dan PA Setda merasa harus membentuk tim Pusat Pelayanan Terpadu (PPT).
“Tim terdiri dari berbagai unsur, mulai TNI, Polri, hingga tenaga medis dari puskesmas dan para aktivis wanita dari basis komunitas (baskom),”kata Siti, kemarin (7/5) di sela koordinasi PPT.
Disebutkan, 115 anggota tim PPT lintas unsur tersebut, sebagai wahana koordinasi antara tim PPT tingkat kecamatan dengan layanan basis komunitas di tingkat desa. Dengan terjalinnya koordinasi yang baik antara keduanya, diharapkan, penanganan dan pencegahan kasus kekerasan dapat ditangani secara terpadu, cepat dan tepat di tingkat kecamatan.
“Kami juga mengundang narasumber kompeten dari Badan Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (BP3AKB) Provinsi Jawa Tengah, serta aktivis perempuan dari Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (UPIPA) Wonosobo,” jelasnya.
Emi Rahmawati, narasumber dari BP3AKB, yang memaparkan materi Pelayanan Terhadap Korban Kekerasan Secara Terpadu, menjelaskan, dari banyak kasus kekerasan terhadap kaum perempuan dan anak, sebagian besar mengarah pada fisik, dan sebagian lainnya pada psikis dan seksual.
“Tim PPT diharapkan memahami sistematika penanganannya. Meliputi kebutuhan korban kekerasan, dasar hukum layanan terpadu, standar pelayanan publik, kelembagaan, dan alur layanan pengaduannya,” paparnya.
Diuraikan Emi, kebutuhan dasar korban kekerasan di antaranya adalah penyembuhan fisik, pendampingan sosial, penguatan psikologis, penguatan spiritual, dan penanganan hukum/jaminan keadilan.
“Setiap anggota tim PPT juga selayaknya memahami prinsip-prinsip layanan terpadu. Seperti nondiskriminasi, keadilan dan kesetaraan gender, keterbukaan serta keterpaduan katika memberikan pelayanan terhadap korban kekerasan,” ungkapnya.
Di tingkat kecamatan, Emi menyebut perlunya keterpaduan antara polsek, koramil, dan puskesmas, sebelum korban ditangani di tingkat lebih tinggi, yaitu di polres, kejaksaan, hingga ke pengadilan.
“Adanya keterpaduan akan memberikan perasaan terlindungi pada diri korban, sehingga akan lebih cepat keluar dari trauma,”pungkasnya. (ali/lis)