Untung Wiyono Ajukan Bukti Baru

308

MANYARAN – Mantan Bupati Sragen Untung Wiyono mengajukan tiga novum (bukti baru) dalam Peninjauan Kembali (PK) atas kasusnya di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Semarang, Rabu (7/5). Meski begitu, pihaknya masih merahasiakan isi tiga novum tersebut.
“Nanti saja lah akan terungkap dalam persidangan. Yang jelas ada tiga novum yang kami ajukan,” ungkap penasihat hukum Untung, Dani Sriyanto usai mendengar ditundanya sidang PK atas kliennya.
Sesuai waktu yang ditentukan, sejatinya kemarin digelar sidang dengan agenda PK atas kasus mantan orang nomor satu di kabupaten Sragen tersebut. Pekan sebelumnya sidang sempat ditunda lantaran adanya penambahan novum yang disampaikan penasihat hukum Untung. Kemarin, giliran hakim yang menangani perkara ini tidak dapat hadir karena berhalangan.
“Dikarenakan Hakim Ketua (Dwiarso Budi Santiarto) masih di Jeddah (umroh) dan Hakim Anggota dua (Agus Prijadi) sedang mengikuti pelatihan di Jakarta, maka sidang terpaksa ditunda. Sidang kembali digelar Selasa (13/5) depan,” ucap hakim anggota Satu Erintuah Damanik di persidangan.
Akibat penundaan tersebut, sidang perkara dugaan korupsi ABPD Rembang dengan terdakwa Bupati Rembang Moch Salim juga mengalami penundaan. Karena majelis hakim yang menangani kedua perkara tersebut sama. Sedianya akan dihadirkan ahli hukum pidana dari UGM Yogyakarta dan ahli hukum bisnis dari Undip Semarang.
Seperti diketahui, Untung Wiyono terseret kasus korupsi ABPD Kabupaten Sragen 2003-2010 yang merugikan negara Rp 11,2 miliar. Pada 21 Maret 2012 lalu, Untung divonis bebas dan dinyatakan tidak bersalah oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang yang diketuai Lilik Nuraeni.
Namun, pada 18 Oktober 2012, Mahkamah Agung melalui putusan kasasi menjatuhkan vonis penjara 7 tahun dan denda Rp 200 juta subsider 6 bulan kurungan untuk Untung. MA juga memerintahkan Untung menyerahkan uang pengganti sebesar Rp 11,2 miliar ke negara.
Atas putusan kasasi itu, Untung kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) terhadap perkaranya. Beberapa pejabat Pemkab Sragen yang terseret perkara ini diantaranya mantan Kepala Dinas Pendapatan Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (DPPKAD) Pemkab Sragen Srie Wahyuni dan mantan Sekda Sragen Koeshardjono. Srie Wahyuni divonis 2 tahun 8 bulan, sedangkan Koeshardjono dituntut hukuman 5 tahun penjara dan denda uang senilai Rp 100 juta subsider tiga bulan. (fai/ton)