Desak Laporkan Pengusaha Nakal

335

Dugaan Penipuan Pajak Hiburan


UNGARAN- Sejumlah anggota DPRD mendesak Pemkab mengecek langsung pendapatan pengusaha tempat hiburan. Sebab, saat ini tempat hiburan tumbuh subur di Bumi Serasi, namun pendapatan pajaknya rendah.
Ada dugaan, sejumlah pengusaha ngemplang pajak. Terkait hal itu, dewan meminta Pemkab melapor ke polisi, jika ditemui ada penipuan pelaporan pajak.
Ketua DPRD Kabupaten Semarang, Bambang Kusriyanto mengatakan, penarikan pajak tempat hiburan di Kabupaten Semarang menggunakan sistem self assessment. Artinya, wajib pajak (WP) menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri jumlah pajak yang dibayar.
Kondisi tersebut, menurut Bambang, dimanfaatkan para pengusaha hiburan untuk tidak melaporkan dan membayarkan sesuai ketentuan.
“Sesuai Perda No 4 Tahun 2012 tentang Pajak Daerah mengacu UU No 28 Tahun 2009 pajak hiburan memang sistemnya self assessment. Sistem tersebut, justru dimanfaatkan mereka dengan memanipulasi laporan.”
Ia mencontohkan, perputaran uang di tempat hiburan (karaoke) di Bandungan saja, diperkirakan mencapai Rp 100 juta per malam. Tapi, target pendapatan pajak hiburan tidak terpenuhi.
Bambang menduga, pelaporan dan pembayaran tidak sesuai kenyataan atau kondisi riil di lapangan. Terkait hal itu, Bambang meminta Pemkab mengecek kondisi riil di lapangan. Tujuannya, untuk mengetahui  kondisi sebenarnya.
Jika pembayaran pajak hiburan di Bandungan tidak sesuai kenyataan, maka bisa masuk ke ranah pidana penipuan.
“Perlu ada tindakan nyata. Kalau memang ada temuan mereka melaporkan tidak sesuai kenyataan di lapangan, itu namanya penipuan pajak dan bisa dipidanakan.”
Jika pola self assessment tak berjalan baik karena banyak pengusaha nakal, menurut Bambang, maka peraturan daerah yang mengatur tentang sistem tersebut, bisa diubah.
Anggota Pansus IV Said Riswanto menambahkan, Bagian Pendapatan DPPKAD pernah memaparkan bahwa perputaran uang di seluruh karaoke di Bandungan minimal Rp 100 juta per malam. Mustinya, ucap Said, dengan perputaran uang minimal Rp 100 juta per malam, maka target pendapatan pajak hiburan Rp 600 juta per tahun dapat dipenuhi. Faktanya, realisasi pajak hiburan 2013 hanya Rp 263 juta. “Kami harap ada kesadaran dari pengusaha untuk membayar pajak sesuai pendapatannya.” (tyo/isk)