Golkar Jateng Tak Rela ARB Jadi Cawapres

277

RANDUSARI – Langkah DPP Partai Golkar merapat ke koalisi PDIP yang mencapreskan Joko Widodo tidak disetujui DPD Partai Golkar Jateng. Kader Golkar Jateng tidak rela kandidat capres mereka, Aburizal Bakrie (ARB) hanya menjadi cawapres. Sikap tersebut tertuang dalam rapat pimpinan daerah (Rapimda) Partai Golkar Jateng yang digelar di kantor DPD, Selasa (13/5).
Ketua DPD Partai Golkar Jateng Wisnu Suhardono mengatakan partai berlambang pohon beringin tersebut merupakan parpol besar dan berpengalaman. Menurut dia sangat disayangkan jika ARB sebagai Ketua Umum hanya menjadi cawapres. ”Golkar mau mengajukan cawapres silakan saja, tapi jangan Ketua Umum, kayak kurang kader saja,” katanya.
Menurut pengusaha migas tersebut, masih banyak kader Golkar yang bisa dicalonkan sebagai cawapres. Di antaranya Jusuf Kalla, Akbar Tanjung, MS Hidayat, Ginanjar Kartasasmita, maupun Sarif Cicip Sutardjo.
Dikatakannya, sikap tersebut awalnya adalah pandangannya secara pribadi. Namun sebagai Ketua DPD Jateng, dirinya ingin sikap tersebut lebih demokratis dengan dibawa ke forum Rapimda.
Sementara itu, dukungan PKB Jateng dalam pilpres diperkirakan akan pecah. Ini setelah Ketua DPC PKB Kota Semarang Teguh Widodo, memastikan akan mendukung pasangan capres lain, yaitu Prabowo-Hatta Rajasa. Teguh Widodo yang mengatasnamakan Ketua DPW APKLI  (Asosisasi Pedagang Kaki Lima Indonesia) Jateng saat menyatakan dukungan terhadap capres Partai Gerindra tersebut. Pernyataan itu disampaikan dalam Rapat Pleno DPW APKLI sekaligus deklarasi di hadapan anggota APKLI 35 Kabupaten/Kota di BLKI Jalan Brigjend Sudiarto Pedurungan Semarang, Minggu (11/5).
Ketua DPW PKB Jateng KH Yusuf Chudlori saat dihubungi mengatakan, akan segera memanggil Teguh Widodo untuk meminta klarifikasi terkait dukungannya kepada capres Prabowo-Hatta Rajasa. Teguh akan diklarifikasi dan hasilnya akan disampaikan ke DPP untuk diambil keputusan lebih lanjut. ”Soal nanti ada sanksi, tergantung dari hasil klarifikasi. Dan yang berhak menjatuhkan sanksi adalah DPP, karena SK DPC yang mengeluarkan adalah DPP,” katanya. (ric/ton/ce1)