Temukan Kecurangan Token Listrik Prabayar

715

SEMARANG — Perusahaan Listrik Negara (PLN) menerapkan sistem single aplikasi (SA) sebagai kendali pembelian token listrik prabayar atau yang lebih dikenal dengan Payment Point Online Bank (PPOB). Hal ini sebagai antisipasi adanya indikasi kecurangan di sejumlah outlet penjualan pulsa listrik ini.
Deputy Manajer Mekanisme Niaga PT PLN (Persero) Distribusi Jateng dan DIJ Rudi Setyabudi mengatakan, terdapat indikasi kecurangan berupa adanya tambahan biaya administrasi antara Rp 1.000 sampai dengan Rp 3.000. Kecurangan ditemukan di outlet-outlet pembelian pulsa listrik. Adanya biaya tambahan tersebut, membuat pelanggan dirugikan karena harus membayar lebih, padahal sebenarnya adminitrasi bank sudah dipotong dari nominal pembelian.
”Kecurangan dilakukan di antaranya memungut biaya tambahan tanpa ada rincian yang jelas. Selain itu, juga ditemukan ada tambahan biaya, namun dikemas langsung dalam struk, sehingga jumlah kWh tidak berkurang dan seolah sah sesuai standar PPOB PLN,” katanya kemarin.
Ia menjelaskan, pada pembelian token listrik prabayar memang terdapat potongan yakni berupa potongan PPJ (pajak penerangan jalan) dan biaya administrasi bank. Dari sisa potongan itulah kemudian dikonversi menjadi token. ”Misalnya kita beli token Rp 20 ribu, kita mendapatkan listrik dengan kWh yang tidak sesuai dengan yang dibeli, dan akhirnya masyarakat merasa menggunakan listrik prabayar dianggap boros,” jelasnya.
Melalui sistem single aplikasi tersebut, lanjutnya, semua loket PPOB harus mengikuti standardisasi tersebut. Kecepatan implementasi PPOB dengan single aplikasi yang baru ini tergantung dari kesiapan bank yang memiliki infastruktur sistem akses transaksi data. Ada bank yang cepat melakukan sinkronisasi data, namun ada juga bank yang membutuhkan waktu lebih lama karena harus mengubah parameter dan menu transaksi. Namun, menurut informasi yang Rudi terima, mulai Juni mendatang seluruh bank sudah selesai melakukan sinkronisasi.
”Di Jateng dan DIJ ada sekitar 110 ribu loket pembelian token termasuk loket milik PT Pos Indonesia, dengan jumlah cukup banyak. Tentu tidak semua bisa langsung disinkronisasi, dan butuh waktu,” katanya.
Masih adanya bank yang belum menyelesaikan program sinkronisasi tersebut, membuat sebagian masyarakat yang kesulitan mendapatkan token PLN. Kendati demikian, masyarakat saat ini sudah bisa membeli token melalui kantor pos, mobil komuter, ATM-ATM bank seperti BRI, Mandiri, dan Bukopin. (dna/aro/ce1)