Baju Anggota Dewan Telan Setengah Miliar

295


Pelantikan 14 Agustus

BALAI KOTA — Pelantikan anggota DPRD Kota Semarang priode 2014-2019 akan dilakukan pada 14 Agustus mendatang. Biaya pelantikan dan kebutuhan dewan baru itu dialokasikan anggaran setengah miliar lebih. Selain untuk konsumsi pelantikan dengan 3.000 undangan, sebagian besar anggaran dialokasikan untuk pengadaan pakaian sipil lengkap (PSL) senilai Rp 207 juta.
Sekretaris DPRD Kota Semarang Fajar Purwoto mengatakan, pihaknya telah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 504.250.000 untuk pelantikan 50 anggota dewan periode baru. Dia merinci, Rp 207 juta untuk seragam dewan dan Rp 217.500.000 dialokasikan untuk konsumsi pelantikan dengan 3.000 tamu undangan. 1”Pengadaan PSL kita akan lelangkan karena anggarannya di atas Rp 200 juta. Pengadaan PSL memang dilakukan lima tahun sekali,”  kata Fajar kemarin (16/5).
Dia menambahkan, pelantikan dewan dijadwalkan pada 14 Agustus  mendatang. Saat ini, pihaknya sedang meminta data dari KPU terkait nama, alamat, tanggal lahir, dan pendidikan para wakil rakyat baru. Mereka akan diundang untuk melakukan pengukuran baju.
Dalam pelantikan mendatang, kata Fajar, akan dipublikasikan di dua media secara langsung, yakni TV dan radio. Anggarannya sebesar Rp 42 juta. Kemudian sewa peralatan dan perlengkapan elektronik sebesar Rp 17,5 juta, sewa perlengkapan dan peralatan kantor Rp 13,5 juta, sewa taman Rp 1 juta dan dokumetasi/dekorasi/spanduk Rp 5,75 juta.
Selain PSL ada tiga jenis baju lain, yakni pakaian sipil resmi (PSR), pakaian sipil harian (PSH) dua setel, serta pakaian dinas harian (PDH). Ketiga jenis baju itu pengadaannya dilakukan setiap tahun. Fajar mengatakan, ketiga jenis baju itu frekuensi penggunaannya cukup sering.
Tahun ini, dana yang dibutuhkan untuk pengadaan baju itu antara lain PSH dua setel sebesar Rp 145.410.000, PDH sebesar Rp 72.705.000 dan PSR sebesar Rp 105.750.000. Total anggaran untuk baju dewan di luar PSL sebesar Rp 323.865.000.

Sebelum melakukan pelantikan, ia akan memasukkan jadwal pelantikan di banmus (badan musyawarah). ”Kita juga akan berkoordinasi dengan pemkot (bagian umum, protokol, humas, Dinas Perhubungan) serta aparat terkait,” katanya.
Wali Kota Semarang Hendrar Prihadi berharap para anggota legislatif periode 2014-2019 bisa segera melakukan adaptasi. Karena masih banyak PR yang harus dibahas antara legislatif dan eksekutif.
”Ada sejumlah raperda yang belum disahkan. Saya berharap dewan yang baru ini bisa beradaptasi, dan bisa menjaga hubungan yang baik dengan eksekutif yang selama ini memang sudah terbangun,” ujarnya. (zal/aro/ce1)