TNI Tak Izinkan Penggunaan Lahan

332

Relokasi Ratusan Warga Ambarawa

BANYUBIRU — Wacana penggunaan tanah TNI untuk relokasi ratusan warga Ambarawa, bakal menemui jalan buntu. Seperti diketahui, ratusan warga saat ini terancam digusur akibat proyek pengaktifan kembali (reaktivasi) rel KA dan proyek pembangunan museum/stasiun KA.
Panglima Kodam (Pangdam) IV Diponegoro Mayor Jenderal TNI Sunindyo menolak wacana tersebut. Alasan Sunindyo, relokasi akan menimbulkan sengketa baru. Sebab, akan sulit jika nantinya tanah dibutuhkan TNI, sementara warga keberatan dipindahkan.
”Relokasi di tanah TNI, susah dan tidak bisa. Karena kalau sudah ditempati, susah nantinya (untuk memindahkannya lagi). Selain itu, proses izinnya (rumit) harus ke mana-mana,” kata Sunindyo saat ditemui dalam sebuah acara di Banyubiru, kemarin.
Sunindyo menggambarkan di beberapa wilayah, kerap terjadi permasalahan dengan masyarakat yang menempati lahan milik TNI. ”Kita sudah hafal Mas, walaupun untuk sementara nanti jadi sementaun (bertahun-tahun). Seperti di Semarang dan beberapa kota lainnya.”
Menurut Sunindyo, justru Pemkab Semarang yang seharusnya bisa mengatur penggunaan lahan. Sebab, Pemkab punya lahan luas. Juga punya kewenangan yang luas untuk penataan lahan.
”Seharusnya Pemkab yang menyediakan, tanah milik Pemkab itu kan banyak. Apalagi bupati punya kewenangan besar untuk mengatur tempatnya yang begitu luas.”
Sebelumnya, Bupati Mundjirin, berharap PT KAI tidak serta-merta menggusur ratusan warga Ambarawa. Ia meminta PT KAI memikirkan nasib warga yang selama ini menempati lahan tersebut. ”Untuk masalah relokasi, kita akan pendekatan dengan TNI AD, karena mereka banyak tanahnya.”
Untuk diketahui, ada sekitar 300 KK dengan 600-700 jiwa yang terancam tergusur proyek perluasan museum/stasiun KA Ambarawa dan proses reaktivasi rel KA Ambarawa-Kedungjati (Kabupaten Grobogan). (tyo/isk/ce1)