Soal Izin, Pemkab Kerap Kecolongan

290


UNGARAN — Pemkab Semarang dinilai kerap kecolongan terkait adanya pengembangan perumahan yang belum berizin, tapi sudah melakukan aktivitas pembangunan.
Salah satunya, pengembangan sebuah perumahan di lingkungan Seneng, Kelurahan Ngampin, Kecamatan Ambarawa. Perumahan itu diduga belum mengantongi izin, tapi sudah melakukan aktivitas pembangunan.
Ketua Komisi C DPRD Kabupaten Semarang, Mas’ud Ridwan mendesak Pemkab segera mengevaluasi masalah perizinan. Selain itu, meminta satpol PP sebagai penegak peraturan daerah (Perda) untuk segera menindak tegas pelanggar aturan tersebut.
Sebab, masih ada pengembangan perumahan maupun pendirian bangunan lainnya yang melanggar peraturan.
”Pemkab sering kecolongan adanya pengembangan perumahan atau usaha yang tak berizin sudah melaksanakan aktivitas. Saya tidak tahu apakah ini disengaja atau tidak. Pemkab harus segera melakukan evaluasi dan melakukan tindakan,” tuturnya, Jumat (23/5) kemarin.
Mas’ud meminta satpol PP tegas dalam bertindak. Jika memang salah dan melanggar, maka proyek harus dibongkar. Sehingga investor tidak meremehkan lembaga pemerintahan.
”Pelanggaran perizinan terjadi, karena lemahnya perizinan. Semestinya antar-instansi harus koordinasi. Kalau ingin tertib ya harus komitmen agar tidak melakukan upaya yang tidak dibenarkan.”
Kepala Satpol PP Moch Risun mengatakan, pihaknya masih menemui kendala, yakni kurangnya personel. Menurut Risun, saat ini baru ada 35 orang personel dan hanya dua penyidik pegawai negeri sipil (PPNS).
Ia mengakui, sebenarnya personel sudah mencukupi, namun harus diimbangi jumlah PPNS yang memadai. Idealnya, menurut Risun, minimal ada 4 PPNS di satpol PP. (tyo/isk/ce1)