Tak Dibenarkan, BSM untuk Beli Drumband

351

UNGARAN — Dana Bantuan Siswa Miskin (BSM) untuk siswa di SDN Kalirejo 02, Ungaran, diduga akan dipotong untuk membeli drumband.
Mendengar rencana tersebut, anggota DPRD Kabupaten Semarang meminta rencana pemotongan dibatalkan. Jika sudah dipotong, uangnya harus dikembalikan. Sebab, jika hal itu dilakukan, maka melanggar ketentuan yang berlaku.
Pemotongan dana BSM, diduga berkisar Rp 120 ribu per siswa. Sejumlah orang tua disinyalir takut menyampaikan informasi tersebut, karena khawatir memunculkan masalah yang berdampak pada anaknya.
”Rencananya untuk membeli drumband diambilkan dari dana BSM sebesar Rp 120 ribu per murid,” kata wali murid yang keberatan namanya dikorankan.
Saat dikonfirmasi, Kepala SD Kalirejo 02, Ungaran, Mindarti mengatakan, pembelian drumband yang mengurus Komite Sekolah. Mindarti mengakui ada rencana pembelian drumband atas usulan wali murid. Namun, pembelian akan diambilkan dari dana infak yang disetorkan oleh siswa.
”Itu program empat tahun lalu oleh Komite Sekolah. Tapi, anak-anak berhenti tidak bayar infak, kenapa tidak bayar? Katanya, anak-anak akan dapat beasiswa, jadi bayarnya nanti saat menerima beasiswa (BSM). Kalau saya tidak tahu persis masalah itu, karena yang mengurus masyarakat melalui Komite Sekolah,” kata Mindarti, Jumat (23/5) kemarin, ditemui di sekolah.
Menurut Mindarti, program pembelian drumband sudah empat tahun lalu; dan baru berjalan satu tahun. Pihak sekolah tidak mengelola dana untuk pembelian drumband. Sekolah hanya mendukung, jika ada program yang diusulkan oleh Komite Sekolah.
”Saya malah tidak tahu kalau ada rencana pemotongan itu, apalagi BSM juga belum turun. Selama ini, masyarakat tahunya biaya sekolah semua itu gratis. Padahal, yang gratis itu adalah operasional sekolahnya.”
Mindarti dan guru lain mendesak wartawan menunjukkan siapa sumber yang menyatakan ada rencana pemotongan BSM. ”Saya tahu, itu orang yang menginformasikan pasti warga Desa Leyangan toh, karena yang kemarin ke sini tanya-tanya soal BSM dia,” kata guru wanita yang keberatan menyebutkan namanya.
Sementara itu, Ketua Komite Sekolah, tidak bisa dihubungi. Pihak sekolah keberatan memberikan nomor handphone sang ketua komite. Hanya nomor rumah yang diberikan, itu pun tidak dapat dihubungi karena nomor belum terdaftar.
Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto mengatakan, BSM tidak boleh ada potongan sedikit pun. Sebab, BSM untuk keperluan pribadi siswa dan harus diserahkan langsung dan utuh oleh yang berhak: siswa miskin.
”Sekolah tidak boleh mengarahkan siswa misalnya untuk membeli ini dan itu atau membeli drumband. Apalagi kalau dipotong.” (tyo/isk/ce1)