Pelayanan Publik Jateng Buruk, Bisa Dipidana

373

GUBERNURAN – Sebanyak 50 persen pelayanan publik di lingkup Pemprov Jateng dinyatakan masih berada di zona merah alias buruk. Pemerintah, khususnya Pemprov Jateng, dituntut memperbaiki pelayanan publik yang menjadi kewajiban sesuai diamanatkan undang–undang. Jika tak becus melayani masyarakat, sanksinya tak main–main yaitu teguran tertulis, pembebasan dari jabatan, pemberhentian tidak dengan hormat, hingga pemidanaan.
”Itu berdasarkan hasil survei yang kami lakukan, termasuk juga di Semarang. Tuntutan kepada Pemprov Jateng adalah memperbaiki pelayanan publik, agar indikatornya masuk ke zona kuning atau hijau,” ungkap Ketua Ombudsman Republik Indonesia (ORI), Danang Girindrawardana usai kegiatan Pencanangan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Gedung Ghradika Bakti Praja, Senin (26/5).
Danang mengingatkan agar pelayanan publik tidak main-main. Aturan tentang bagaimana pelayanan hingga apa sanksinya ataupun akibat hukumnya sudah tercantum dalam Undang-Undang nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. ”Akibat hukumnya ada di Pasal 51 hingga Pasal 54. Sanksinya macam–macam, (mulai) teguran, mengundurkan diri hingga dipecat. SKPD harus betul-betul memperbaiki,” lanjutnya.
Diketahui, dalam UU itu diatur dalam bagian keempat terkait pelanggaran hukum dan dalam penyelenggaran pelayanan publik. Sebut saja pada Pasal 51 dinyatakan masyarakat bisa menggugat penyelenggara maupun pelaksana melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) apabila pelayanan yang diberikan menimbulkan kerugian di bidang TUN. Pada Pasal 54 ayat (1) diatur tentang bagaimana sanksi teguran tertulis. Bentuk pelanggarannya tidak melakukan seleksi dan promosi pelaksana secara transparan, diskriminatif dan tidak adil. Pada ayat (2) penyelenggara atau pelaksana bisa dibebaskan dari jabatan jika meninggalkan tugas dan kewajiban tanpa alasan jelas, rasional dan sah. Pada ayat (9) jika penyelenggara negara berbentuk BUMN, BUMD memindahtangankan ataupun tidak menjamin rahasia pengadu maka bisa dilakukan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH).
Untuk pemidanaan, bisa diambil contoh pada Pasal 55. Yaitu jika perbuatan menimbulkan luka, cacat tetap atau hilangnya nyawa bagi pihak lain. Diatur tentang kewajiban melakukan sarana dan prasarana, atau fasilitas pelayanan publik wajib mengumumkan dan mencantumkan batas waktu penyelesaian secara jelas dan terbuka. ”Jadi itu bisa SKPD sebagai penyelenggara, ataupun pelaksana yaitu pejabat, pegawai ataupun petugas di lingkungan itu. Seluruh sektor. Mengabaikan pelayanan publik bisa berbentuk tidak transparan, tidak memberikan kepastian biaya,” lanjutnya.
Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Azwar Abubakar, mengatakan pelayanan publik bisa terus dibenahi dan salah satu solusi yang baik adalah menggunakan teknologi canggih. ”Bisa digunakan alat elektronik. Tiap tahun ada anggaran Rp 14 triliun untuk bikin IT,” katanya.
Sementara Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan rapor pelayanan publik masih merah karena tidak ada standarnya. ”Standarnya tidak ada, ada poin-poinnya, saya sudah minta untuk di-email ke saya untuk perbaikan,” paparnya. (ric/ton/ce1)