M Salim Ajukan Bukti Tambahan Meringankan

314

Kasus Dugaan Korupsi APBD Rembang

MANYARAN – Bupati Rembang (nonaktif) Moch Salim Rabu (28/5) mengajukan bukti tambahan yang meringankan atas perkara dugaan korupsi dalam penyertaan modal APBD Rembang tahun 2006-2007 pada PT Rembang Bangkit Sejahtera Jaya (RBSJ). Sebanyak 50 berkas barang bukti diserahkan kepada Majelis hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sebelum Jaksa Penuntut Umum (JPU) menyiapkan tuntutan kepada orang nomor satu di Kabupaten Rembang yang sedianya dibacakan kemarin.
Penasihat hukum terdakwa Ahmad Hadi Prayitno menyatakan bahwa di antara bukti tersebut terdapat beberapa item yang cukup penting. Di antaranya adalah adanya buku kontrol kas APBD Rembang 2006 yang menyatakan bahwa dana yang dipakai oleh terdakwa adalah bukan dana tak tersangka (DTT) melainkan dari kas daerah (kasda). ”Antara Kasda dan DTT itu berbeda. Jadi tidak sesuai dengan apa yang didakwakan oleh jaksa,” ungkapnya.
Prayitno berharap, dengan penambahan bukti tersebut dapat menjadi pertimbangan oleh Majelis Hakim sebelum menjatuhkan putusan hukuman. Lantaran pembacaan tuntutan tertunda, majelis hakim yang diketuai Dwiarso Budi Santiarto meminta Jaksa Penuntut Umum (JPU) untuk menyiapkan tuntutan pekan depan.
”Untuk memberi waktu kepada Jaksa Penuntut Umum membuat tuntutan, sidang kembali dilanjutkan Rabu (4/6) depan dengan agenda pembacaan tuntutan,” ungkap hakim ketua Dwiarso Budi Santiarto sebelum meninggalkan persidangan.
Seperti diketahui, Salim diduga menyalahgunakan dana APBD tahun 2006/2007 dalam pendirian dan pengelolaan modal usaha pada PT RBSJ. Dalam kasus ini, negara dirugikan sekitar Rp 4,1 miliar. Kerugian itu dihitung atas hilangnya keuntungan Rp 1,8 miliar dan penggunaan modal Rp 2,3 miliar dari PT RBSJ untuk pembelian tanah atas nama PT AHK, salah satu perusahaan milik keluarga terdakwa.  
Salim didakwa dengan dakwaan primer melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 18 Undang-Undang (UU) nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. Dakwaan subsider melanggar Pasal 3 jo Pasal 18 UU tindak pidana korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP jo Pasal 65 ayat 1 KUHP. (fai/ton/ce1)