Warga Minta Rp 2 Juta/Meter

332

Pembebasan Lahan Sistem Banger

KEMIJEN — Warga Kelurahan Kemijen yang menghuni lahan proyek pembangunan kolam retensi untuk sistem Banger, khususnya yang tidak memiliki sertifikat tanah, meminta nilai ganti rugi 75 persen dari harga lahan yang bersertifikat. Pembangunan kolam retensi untuk sistem Polder Banger di Kelurahan Kemijen ini akan berdampak terhadap ratusan rumah warga di wilayah RW 3, 4, dan 5. Dari tiga wilayah RW itu, paling besar yang terkena dampaknya adalah RW 3 dan RW 4. Sedangkan di RW 5, hanya sebagian petak lahan dari rumah warga.
Seperti diketahui persoalan sewa lahan untuk pembangunan kolam retensi ini masih menjadi pembahasan antara Pemkot Semarang dan PT KAI selaku pemilik lahan tersebut. Utamanya masalah penertiban bangunan warga yang berdiri di atasnya. Saat ini kedua belah pihak saling lepas tangan dan lempar tanggung jawab terkait penertiban atau pembongkaran bangunan warga yang dianggap liar tersebut.
Pengamatan koran ini di lapangan, warga RW 5 mengklaim rumah yang ditempatinya saat ini tidak berdiri di atas lahan liar. Sebab mereka telah memiliki sertifikat resmi. Seperti yang ditunjukkan Sri Rusmiati, 47, warga RT 7 RW 5. ”Kalau di sini tidak liar, karena kami memiliki sertifikat. Setahu saya di RW 5 ini yang terkena dampak proyek pembangunan kolam retensi dua RT, yakni RT 7 dan RT 4. Di dua RT itu ada sekitar 40 rumah yang terkena,” terang istri Ketua RW 5, Ali Sadun, itu.
Menurutnya, lahan yang terkena hanya sebagian. Seperti miliknya, dari luas tanah sekitar 130 meter persegi yang terkena hanya 3 meter saja. Minggu lalu petugas sudah melakukan pengukuran. Hasilnya, lahan yang terkena dihargai Rp 750 ribu per meter. ”Tapi bapak (suaminya) tidak mau, mintanya Rp 2 juta per meter. Dan tidak mau kalau hanya tiga meter saja yang dibayar, harus dibayar semua sesuai luas tanah yang kami miliki,” kata Sri Rusmiati sembari menunjukkan sertifikat HM (hak milik) atas tanahnya.
Berbeda dengan warga RW 5, sebagian besar warga RW 3 tidak memiliki sertifikat. Selama ini mereka hanya berpegang surat keterangan penguasaan tanah (SKPT) yang diterbitkan oleh Agraria pada tahun 1976 lalu.
Supomo, 63, warga RT 6 RW 3, menyatakan, berdasar pendataan sementara di RT 5 dan RT 6, warga yang lahannya terkena dampak pembangunan kolam retensi ada 19 kepala keluarga (KK). Rinciannya 7 KK di RT 5 dan 12 KK di RT 6. ”Warga sempat terkejut dengan pemberitaan di media yang menyatakan bangunan di sini merupakan bangunan liar,” ujar mantan ketua RT 6 itu. 
Sebelumnya petugas telah mengukur lahan di wilayahnya, namun pengukuran dianggap tidak transparan dan terkesan asal. Sebab setelah pengukuran warga tidak diberitahu hasilnya. ”Kemarin diukur tapi saya tidak diberi keterangan apa pun, datanya langsung ditutup dan dibawa pergi. Pengukurannya semrawut, yang diukur rumahnya saja, pekarangan tidak diukur,” kata Suratna, 44, warga RT 5 RW 3.
Setelah pengukuran tersebut, warga pun langsung menggelar musyawarah internal. Hasilnya, warga akan mengusulkan sejumlah hak kepada pemkot. Pertama, warga minta ganti rugi sesuai luas tanah dan kriteria bangunan. Alat penerangan dan saluran air juga harus dipertimbangkan. ”Kami siap pergi jika dibayar lunas. Memang belum ada kesepakatan selama ini, karena sosialisasi dari pemerintah saja belum. Kami juga mengusulkan nilai ganti rugi sebesar 75 persen dari harga tanah sertifikat,” timpal Supomo.
Terpisah, Kepala Bagian Hukum Setdakot Semarang Abdul Haris menyatakan, masalah penertiban bangunan  liar di atas lahan milik PT KAI yang disewa pemkot memang masih dibahas. Pemkot tidak bisa menertibkan karena berkaitan dengan ganti rugi. Sementara masalah ganti rugi terganjal Permendagri Nomor 32 Tahun 2011. Sedangkan PT KAI tidak berkenan melakukan penertiban karena bangunan tersebut bukan aset PT KAI. Terlebih saat dalam perjanjian sewa beberapa tahun lalu, di atas lahan tersebut masih kosong. ”Tepatnya tidak kosong, tapi hanya ada beberapa bangunan saja. Tapi setelah sekian tahun kok sudah ada ratusan KK di sana,” kata Abdul Haris. (zal/ton/ce1)