KIK Diduga Serobot Tanah Banda Desa

423
DISOAL: Kawasan Industri Kendal (KIK) di Kecamatan Kaliwungu dan Brangsong yang diprotes warga. (BUDI SEYAWAN/RADAR SEMARANG)
DISOAL: Kawasan Industri Kendal (KIK) di Kecamatan Kaliwungu dan Brangsong yang diprotes warga. (BUDI SEYAWAN/RADAR SEMARANG)
DISOAL: Kawasan Industri Kendal (KIK) di Kecamatan Kaliwungu dan Brangsong yang diprotes warga. (BUDI SEYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL- Pembangunan Kawasan Industri Kendal (KIK) di sepanjang pesisir pantai di Kecamatan Kaliwungu dan Brangsong dinilai merugikan aset desa. Sebab, pengurugan lahan KIK yang semula berupa tambak dan sawah itu dilakukan dengan menyerobot tanah banda desa milik Desa Brangsong seluas 14.441 meter persegi.

“Pengerukan lahan yang dilakukan PT KIK dikeluhkan warga. Sebab, sampai saat ini belum ada kesepakatan terkait penyelesaian pembayaran tanah banda desa yang dikeruk untuk pengurugan. Hal ini yang membuat warga mengeluh dan kecewa,” ujar Kepala Desa Brangsong, Suparno, Kamis (29/1).

Pihaknya juga sudah berupaya untuk melakukan audiensi dengan PT KIK, namun sampai saat ini belum bisa bertemu dengan pimpinan. Sehingga Pemerintah Desa Brangsong mengambil langkah lain dengan mengirimkan surat ke PT KIK ditembuskan Bupati Kendal supaya pengurukan dihentikan sementara waktu.

“Jangan sampai warga Brangsong yang menjadi korban. sebab pengerukan akan mengakibatkan alam sekitar menjadi rusak dan rawan terjadi bencana. Mestinya dipikirkan dulu dan berdasar aturan yang ada, jangan asal mengeruk tanah,” kritiknya.

Selain itu, Suparno juga meminta kepada dinas terkait untuk segera menerbitkan surat perubahan Perda RTRW. Menurutnya, di wilayah Brangsong sepanjang Sungai Waridin merupakan wilayah kuning dan di sebelah barat Sungai Waridin wilayah hijau. Sehingga tidak bisa dilakukan pengerukan, karena untuk lahan tanaman produksi.

“Jadi mereka (PT KIK) datang langsung melakukan pengerukan tanpa menunjukkan izin kepada kami. Selain itu, lahan hijau tiba-tiba sekarang ini sudah berubah menjadi wilayah kuning. Mestinya ada sosialisasi atau setidaknya surat resmi atas perubahan itu,” paparnya.

Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu (BPMPT) Kendal, Alex Supriyono mengatakan, jumlah lahan yang sudah dikuasai KIK mencapai 1.100 hektare. Dari luasan tersebut, 300 hektare di antaranya sudah bersertifikat.

Perihal izin perinsip yang diberikan, menurutnya, sudah sesuai aturan. Meski KIK belum menguasai lahan seluruhnya, tapi pemkab dapat memberika izin. “Jadi pengusaha yang ingin mendirikan perusahaan harus izin kepada KIK bukan kepada kami,” tandasnya. (bud/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.