Auditor BPKP Hitung Kerugian Negara

395

KALIBANTENG – Tim auditor Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Jateng mulai menghitung kerugian negara kasus dugaan korupsi program Semarang Pesona Asia (SPA) 2007. Perhitungan kerugian negara dilakukan setelah penyidik Kejaksaan Negeri Semarang (Kajari) Semarang mengajukan permintaan untuk kelengkapan berkas penyidikan Dra Harini Krisniati yang sudah ditetapkan sebagai tersangka.

Kasi Tindak Pidana Khusus (Tipidsus) Kajari Semarang, Arifin Arsyad, mengatakan, Tim Auditor BPKP sudah datang ke Kejari Semarang pada Rabu (28/1) lalu. Pihaknya sudah melakukan koordinasi dengan baik. ”Tim BPKP Jateng sudah turun Rabu, mereka sudah datang dan berkoordinasi dengan kami selaku penyidik,” kata Arifin kepada Radar Semarang, Jumat (30/1).

Arifin menyebutkan, tim auditor BPKP Jateng melakukan perhitungan setelah penyidik melengkapi berbagai dokumen untuk kepentingan perhitungan. ”Mereka akan menghitung kerugian negaranya. Kami selaku penyidik akan mempersiapkan beberapa saksi guna klarifikasi,” sebut Arifin.

Dia menambahkan, hasil perhitungan BPKP nantinya akan dijadikan sebagai salah satu alat bukti penyidik. Sebab, salah satu unsur yang harus dibuktikan penyidik untuk menjerat tersangka adalah adanya kerugian negara.

Terkait hasil audit perhitungan kerugian negara untuk dijadikan dasar penyidik menetapkan tersangka baru, Arifin mengaku belum mengetahuinya. ”Jika memang ditemukan aliran-aliran ke pihak lain. Bisa jadi mereka dilibatkan (tersangka baru), tapi kita tunggu saja hasil penyidikan. Kami tidak mau berandai-andai,” katanya.

Seperti diketahui, penyidik Kejari Semarang sudah memeriksa tersangka Harini Krisniati, sekretaris panitia SPA 2007. Mantan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, Pemberdayaan BUMD, dan Aset (BKPM PB & A) yang kini menjabat staf dari Staf Ahli Wali Kota Semarangini diperiksa Kamis (29/1) lalu. Sejauh ini, Harini belum dilakukan penahanan.

Harini yang menjadi pengguna anggaran dalam program SPA dinilai bertanggung jawab atas penyelenggaraan anggaran. Penyidik menjeratnya dengan primer melanggar pasal 2 ayat 1 jo pasal 18 UU nomor 31/ 1999 sebagaimana diubah UU nomor 20/2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi dan subsider pasal 3. Penyidik menemukan sejumlah bukti awal dugaan dobel anggaran program SPA. (mg21/aro/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.