Pekerja Seks Dilindungi Perda

366

UNGARAN- Untuk melindungi hak-haknya, dan perlindungan dari tindak kekerasan serta diskriminasi terhadap perempuan, Pemerintah Kabupaten Semarang dan DPRD Kabupaten Semarang dalam paripurna Jumat (30/1) kemarin menetapkan peraturan daerah (Perda) tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan. Dalam perda tersebut mengatur perlindungan secara sosial, hukum, dan ekonomi bagi perempuan sebagai pekerja rumah tangga, mantan napi, hingga perempuan pekerja seks komersial (PSK).

Bupati Semarang Mundjirin mengatakan, usulan pembuatan perda pemberdayaan dan perlindungan perempuan itu menyusul banyak kasus pelecehan dan perkosaan terhadap perempuan. Selain itu banyak yang mempekerjakan perempuan di bawah umur. Dengan adanya perda tersebut, menurut bupati, akan lebih mudah dalam mengatasi permasalahan perempuan.

“Kalau tidak ada perdanya bagaimana mau menindak?” tutur bupati ditemui usai Rapat Paripurna menetapkan perda tentang pemberdayaan dan perlindungan perempuan.

Menurut Mundjirin, dalam perda tersebut juga disebutkan tentang perlindungan terhadap PSK. Perlindungan tersebut bukan berarti melegalkan keberadaan para pekerja seks, namun lebih cenderung kepada perlindungan kesehatan dan pemberdayaan.
“Memang ada pasal perlindungan bagi perempuan pekerja seks ya itu bagus. Bukan berarti melegalkan. Maksudnya dia itu juga manusia, dihilangkan juga susah. Tapi yang dimaksud dalam perda, bagaimana memberikan perlindungan kesehatannya, serta memberikan keterampilan,” katanya.

Anggota DPRD Kabupaten Semarang, Said Riswanto, mengatakan, memang dalam perda yang baru tersebut ada kesan bertentangan dengan perda ketertiban umum (tibum) tentang pelarangan pekerja seks. Namun penafsiran dalam perda baru tersebut yakni perlindungan terhadap PSK dari sisi kesehatan reproduksinya, perdagangan perempuan dan upaya prefentif dengan memberikan keterampilan profesi.

“PSK di Kabupaten Semarang dilarang oleh perda ketertiban umum. Tapi kenyataannya PSK masih ada dan susah untuk dihilangkan, dan kebanyakan PSK warga luar Kabupaten Semarang. Sehingga perda perlindungan ini lebih pada tindakan prefentif dan upaya mengentaskan perempuan pekerja seks. Mereka dibina untuk diberi keterampilan,” pungkas Said. (tyo/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.