Pembebasan Retribusi Perlu Perbup

691
SEPI PENGUNJUNG: Pujasera Alun-Alun Bung Karno yang masih sepi pengunjung, sehingga pedagang memilih menutup kiosnya. (PRISTYONO HARTANTO/RADAR SEMARANG)
SEPI PENGUNJUNG: Pujasera Alun-Alun Bung Karno  yang masih sepi pengunjung, sehingga pedagang memilih menutup kiosnya. (PRISTYONO HARTANTO/RADAR SEMARANG)
SEPI PENGUNJUNG: Pujasera Alun-Alun Bung Karno yang masih sepi pengunjung, sehingga pedagang memilih menutup kiosnya. (PRISTYONO HARTANTO/RADAR SEMARANG)

UNGARAN- Kebijakan Bupati Semarang Mundjirin membebaskan retribusi bagi pedagang Pujasera (pusat jajanan serba ada) Alun-Alun Bung Karno di Kalirejo, Ungaran Timur dipertanyakan dewan. Sebab, retribusi tersebut sudah menjadi ketetapan dan telah diatur dalam peraturan daerah (perda). Sehingga jika ada pembebasan retribusi harus diikuti aturan, yakni dengan membuat peraturan bupati (Perbup). Sehingga tidak melanggar ketentuan yang sudah ada.

“Kalau bupati mau memberikan toleransi atau dispensasi pembayaran retribusi pada pedagang jangan sebatas ngomong di media atau forum musyawarah pedagang. Tapi harus ada perbup-nya,” tutur Ketua Fraksi PDIP DPRD Kabupaten Semarang, The Hok Hiong, Jumat (30/1) kemarin.

Seperti diketahui, Bupati Semarang Mundjirin, Kamis (29/1) kemarin, menyetujui usulan pedagang yang tergabung dalam Paguyuban Pedagang Pusat Jajanan Serba Ada (Pujasera) Alun-alun Bung Karno (P3BK) untuk pembebasan retribusi tahun 2015. Selain masalah retribusi, P3BK juga meminta pembebasan biaya pemasangan listrik.

Perbup tersebut, menurut The Hok, sebagai bentuk tanggung jawab bupati atas dispensasi pembayaran retribusi kepada pedagang Pujasera. Tanpa dibuat Perbup tentu dispensasi bupati untuk pembebasan retribusi tidak bisa dijalankan. Sebab, penarikan retribusi tersebut sudah harus dilaksanakan setelah ada kegiatan perdagangan di sana.

“Kalau bupati hanya ngomong pembebasan retribusi tanpa ada perbup, tentu saja dinas terkait tidak berani membebaskan retribusi. Sebab, penarikan retribusi itu sudah diatur jelas dalam perda dan harus dilaksanakan,” katanya.

Lebih lanjut The Hok mengatakan, untuk biaya pemasangan listrik seharusnya menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten Semarang. Jadi pedagang tidak menanggung beban pembayaran listrik , karena pemasangan jaringan listrik bagian dari pembangunan Pujasera di Alun-alun Bung Karno.

“Jadi keliru jika pemkab minta pedagang yang memasang listrik. Listrik itu ya ditanggung pemerintah. Fungsinya penarikan retribusi itu salah satunya ya untuk membayar listrik, petugas keamanan dan kebersihan. Retribusi Rp 600 per meter per hari itu tidak mahal,” tandasnya.

Sebelumnya, sejumlah pedagang mengaku untuk saat ini keberatan membayar retribusi karena Alun-Alun Bung Karno kondisinya masih sepi pengunjung. Sekalipun kawasan tersebut memiliki fasilitasnyas cukup lengkap mulai dari arena skateboard, wallclimbing dan jogging track serta dilengkapi pusat jajanan serba ada (Pujasera). Sehingga pedagang meminta keringanan dibebaskan membayar retribusi selama 2015.

Bupati Semarang Mundjirin menyetujui permintaan pedagang untuk pembebasan retribusi sampai Desember 2015. Alasan bupati, merasa kasihan dengan pedagang karena baru pindah di lokasi yang baru sehingga butuh penyesuaian.

“Dalam perda retribusi memang diatur Rp 600 per meter. Tapi saya lupa pedagang baru pindah ke sini, kasihan. Jadi saya bikin kebijakan, untuk sementara pedagang tidak membayar retibusi dulu sampai Desember nanti,” kata bupati. (tyo/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.