Anggaran Pilkada Rp 21 Milyar Belum Cair

320
Ketua KPU Kendal, Wahidin Said. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
Ketua KPU Kendal, Wahidin Said. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
Ketua KPU Kendal, Wahidin Said. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal mempersoalkan anggaran Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) yang sampai saat ini belum cair. Padahal bulan ini, KPU Kendal sudah harus memulai tahapan Pikada dengan pendataan calon pemilih dan pendaftaran bakal calon pada akhir Februari. Ketua KPU Kendal, Wahidin Said mengatakan anggaran Pilkada sebesar Rp 21 milyar. Dana berasal dari APBD Kendal tahun angggaran 2015 ini. Yakni dari APBD Murni 20 milyar dan APBD perubahan Rp 1 milyar. Dana sebenarnya hanya cukup untuk penyelenggaraan pemilu putaran pertama. Sedangkan jika calon lebih dari dua, maka kemungkinan akan adanya putaran kedua bisa terjadi. “Dana Rp 21 milyar itu hanya untuk putaran pertama saja, sedangkan jika ada putaran kedua nanti akan dibahas pada anggaran 2016 mendatang,” katanya, Minggu (1/2).

Dengan begitu, pengusulan penganggaran Pilkada putaran kedua kemungkinan baru bisa dilakukan pada akhir tahun. Tahapan Pilkada rencanya akan dimulai dengan pendaftaran bakal calon Bupati di KPU Kendal. Sesuai jadwal akan dimulai pada 26 Februari-3 Maret 2015. Pengajuan bakal calon merupakan syarat wajib yang harus diikuti setiap orang baik dari partai ataupun independen yang ingin maju pencalonan Bupati Kendal 2015. “Sejauh ini kami masih belum menerima pencairan dana anggarannya, tapi kami berharap dana bisa cair sebelum pelaksaaan pendaftaran bakal calon,” imbuhnya.

Pendaftaran bakal calon diperlukan, karena setiap bakal calon nantinya akan ditetapkan sebagai calon sah oleh KPU setelah melalui uji publik KPU. Yakni untuk melihat profil, visi missi dan program. Selain itu, integritas dan kompetensi dari bakal calon yang masuk. “Nantinya, bakal calon yang sudah melalui tahapan uji publik ini yang bisa mendaftarkan diri sebagai calon Bupati. Sedangkan yang tidak ikut pendaftaran balon atau tidak mengikuti uji publik, maka tidak bisa mendaftarkan diri sebagai calon sah,” tambahnya.

Tahapan lain yang saat ini mendesak harus dilakukan KPU adalah melakukan pendataan terhadap calon pemilih tetap. Hal itu penting untuk memastikan batas minimal dukungan dari calon independen atau calon non partai. “Jumlah masyarakat pemilihnya berapa itu nanti didasarkan dari data di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil,” tambahnya.

Divisi Pemunguntan Suara Data Informasi dan Pemantauan KPU Kendal, Fahroji mengatakan, calon perseorangan non partai atau independen dapat menjadi jalur alternatif bagi semua pihak yang ingin maju dalam pemilihan Bupati Kendal tahun 2015. Sebab tidak menjadi kendaraan bagi partai politik (parpol). “Untuk maju menjadi calon bupati Kendal dapat menempuh jalur partai politik maupun jalur perseorangan. Untuk dapat maju menjadi calon perseorangan, harus mendapat dukungan minimal 4 persen dari jumlah penduduk Kendal yang dibuktikan dengan foto kopi KTP dan tersebar minimal di 50 persen lebih satu dari jumlah kecamatan di Kendal,” katanya.

Pendaftar bakal calon independen dan mengikuti uji publik bakal calon perseorangan harus menyerahkan lima persen dukungan dari jumlah total dukungan minimal empat persen dari jumlah penduduk yang ada. Dukungan tersebut dibuktikan foto kopi KTP tanpa harus tersebar di separuh lebih jumlah kecamatan yang ada. (bud/fth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.