Mutasi Belum Berdasarkan Keahlian

363
Teguh Yuwono. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
Teguh Yuwono. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
Teguh Yuwono. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)

”Pertimbangannya lebih ke pendekatan rotasi, si A dirotasi ke sana, si B ke sini. Apa yang dilakukan lebih kepada penyegaran jabatan.”
Teguh Yuwono
Pengamat Politik dan Pemerintahan Undip

SEMARANG – Pemprov dianggap belum menempatkan pejabat sesuai bidang dan keahliannya pada mutasi jabatan eselon II minggu lalu. Sumber daya manusia (SDM) yang terbatas dinilai menjadi penyebabnya. Rotasi jabatan lebih menggunakan pendekatan penyegaran dibanding keahlian.

Pengamat politik dan pemerintahan Undip Teguh Yuwono berpendapat mutasi terhadap 26 pejabat eselon II pemprov lebih kepada penyegaran jabatan. ”Pertimbangannya lebih ke pendekatan rotasi, si A dirotasi ke sana, si B ke sini. Apa yang dilakukan lebih kepada penyegaran jabatan,” katanya.

Dia melihat Gubernur Jateng Ganjar Pranowo belum menempatkan pejabat sesuai bidang dan keahliannya. Teguh mencontohkan Urip Sihabuddin yang semula Kepala Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dinhubkominfo) ditempatkan memimpin Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda). ”Ini tentu bidang yang lumayan jauh berbeda,” imbuhnya.

Lantas Yuni Astuti yang semula Kepala Badan Penanaman Modal Daerah (BPMD) dinilai akan keteteran mengurusi Dinas Perkebunan yang baru baginya. Juga Sujarwanto Dwiatmoko yang semula Kepala Dinas Koperasi dan UKM, kini harus memegang BPMD. Lalu M. Masrofi yang mantan Kepala Badan Diklat, kini harus memimpin satpol PP sebagai penegak perda.

Dia menilai terbatasnya SDM yang dimiliki membuat pemprov tidak punya banyak pilihan. Sehingga pemprov memilih pejabat yang keahliannya mendekati untuk ditempatkan di satuan kerja perangkat daerah (SKPD). ”Ini risiko karena SDM yang terbatas. Pejabat eselon II kan itu-itu saja dan kalau sudah eselon II tidak bisa diturunkan (pangkatnya). Jadi pertimbangan keahlian belum jadi yang utama. Bagi gubernur mungkin sudah ideal, tapi bagi saya belum,” jelasnya.

Dia juga menyoroti pemprov yang akan menggelar lelang jabatan terbatas untuk posisi Kepala Biro Umum yang kosong. Menurutnya jika ingin mendapat yang terbaik, pemprov seharusnya menggelar lelang secara terbuka. ”Kalau ingin mendapatkan yang terbaik ya dibuka saja sekalian untuk eksternal. Kalau hanya internal ya orangnya itu-itu lagi,” paparnya.

Sementara itu pemprov Jateng menyatakan masih akan melakukan lelang jabatan untuk mengisi posisi-posisi strategis yang ada di lingkungannya. Melalui hal itu, diharapkan ada penataan organisasi sesuai dengan keahlian khusus masing-masing. Sehingga dalam memberikan layanan publik menjadi optimal.

”Dengan merotasi 26 pejabat eselon kemarin belumlah selesai. Nantinya masih ada lagi (mutasi) dan saat ini masih dalam proses,” ungkap Sekda Jateng Sri Puryono.

Puryono menjelaskan, untuk mencari orang yang berkompeten di bidangnya tidaklah mudah. Oleh sebab itu, dibutuhkan waktu secara bertahap untuk menentukan siapa yang berhak menduduki posisi tertentu. ”Misalnya saja, untuk mengisi jabatan Direktur RSJ Amino Gondohutomo tidak mungkin dari sarjana kehutanan,” imbuhnya.

Ditambahkan Puryono, obsesi gubernur Jateng untuk meningkatkan layanan publik sangat tinggi. Seperti yang sedang digalakkan pada layanan samsat dan program perbaikan jalan dalam Jateng tanpa Lubang (JTL). ”Jika hasilnya masih biasa-biasa saja, maka kemungkinan besar akan dilakukan rotasi,” ujar Sri menegaskan bahwa hak rotasi ada pada gubernur dan wakilnya. (fai/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.