Pembatasan PK Tak Cerminkan Keadilan

370

SEMARANG – Peninjuan Kembali atau PK, harusnya tidak boleh ada pembatasan. Bahkan, Mahkamah Konstitusi (MK) telah membatalkan ketentuan Pasal 268 ayat 3 KUHAP, yang membuat PK bisa diajukan lebih dari sekali.

Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi Komisi Yudisial (KY) Prof Dr Erman Suparman menjelaskan, jika pembatasan PK harusnya tidak diperbolehkan apalagi saat ini sudah ada hukum yang mendasarinya. ”PK idealnya boleh diajukan lebih dari satu kali, contohnya kasus vonis terpidana mati. Terpidana bisa mengajukan PK lebih dari sekali karena berkenaan dengan nyawa. Tapi bagaimana pun ini harus disikapi dengan baik,” katanya dalam seminar nasional Konstruksi Ideal Peninjauan Kembali yang Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi RI (PK di atas PK) di Hotel Semesta, kemarin.

Menurut Erman, persoalan tersebut sangatlah dilematis lantaran pengajuan PK biasanya dianggap menjadi celah untuk mengulur-ulur proses eksekusi. Bahkan saat ini, MA mengganggap bahwa putusan MK tidak punya kekuatan hukum yang mengikat. ”Bahkan hal tersebut menjadi alasan kejaksaan agung yang sempat menunda eksekusi mati terpidana kasus narkoba. Padahal PK adalah satu upaya hukum yang tidak menangguhkan upaya eksekusi terpidana tersebut,” paparnya.

Sementara itu, Ketua MK Arif Hidayat, berpendapat, putusan MK pada persoalan ini mendasari konsepsi HAM. Selebihnya demi menemukan keadilan dan kebenaran material. ”Keputusan ini berdasarkan pada asas Hak Asasi Manusia, selain itu juga bisa menemukan keadilan dan kebenaran secara material,” tuturnya. Seminar yang diselenggarakan oleh Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Unissula dan mahasiswa program doktor angkatan I, juga mendatangkan narasumber yang ahli dalam bidang hukum seperti Kepala Kejaksaan Negeri Semarang Dr Asep Nana Mulyana, dan praktisi hukum Dr Luhut MP Pangaribuan. (den/zal/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.