Pengusaha Mebel Sulit Urus SLVK

391
SEDERHANA: Seorang pekerja industri mebel dalam skala kecil, tampak sedang mengerjakan salah satu produknya secara sederhana. Saat ini untuk menjadi pengusaha mebel dibutuhkan persyaratan yang rumit dari pemerintah, dengan tujuan mengendalikan pembalakan liar. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
SEDERHANA: Seorang pekerja industri mebel dalam skala kecil, tampak sedang mengerjakan salah satu produknya secara sederhana. Saat ini untuk menjadi pengusaha mebel dibutuhkan persyaratan yang rumit dari pemerintah, dengan tujuan mengendalikan pembalakan liar. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)
SEDERHANA: Seorang pekerja industri mebel dalam skala kecil, tampak sedang mengerjakan salah satu produknya secara sederhana. Saat ini untuk menjadi pengusaha mebel dibutuhkan persyaratan yang rumit dari pemerintah, dengan tujuan mengendalikan pembalakan liar. (NURCHAMIM/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Diberlakukannya Sistem Verifikasi Legalitas Kayu (SLVK) sebagai standarisasi kayu digadang-gadang akan mengurangi praktik pembalakan liar. Sayang, masih banyak pengusaha mebel yang kesulitan memperoleh legalitas tersebut. Pengurusan yang rumit serta tingginya biaya dikeluhkan sejumlah pengusaha mebel, terutama pengusaha kecil.

Saat ini, tercatat sudah ada 800 usaha kecil dan menengah (UKM) permebelan yang ada di Jateng. Namun, kurang dari 50 persen pengusaha yang sudah mengantongi SLVK.

Untuk menyiasati agar bisa tetap menjalankan usahanya, para pengusaha yang belum bisa mendaftarkan industri mebel, bisa menggunakan Deklarasi Kesesuaian Pemasok (DKP), yakni pernyataan kesesuaian yang dilakukan pemasok atas dibuktikannya pemenuhan persyaratan bahan baku atau produk yang dipasok.

Koordinator Assosiasi Industri Permebelan dan Kerajinan Indonesia (Asmindo) Jateng Indrawan mengatakan, untuk mendapatkan SLVK memang cukup rumit. “Mulai dari legalitas perusahaan, sistem penelusuran kayu, perdagangan kayu, hingga keselamatan kerja akan diteliti secara cermat. Juga pemenuhan UU Ketenagakerjaan,” ungkapnya.

Keberadaan DPK, lanjut Indrawam, bisa mempermudah status legalitas kayu. Nantinya industri atau perusahaan mebel dapat menelusuri kebenaran deklarasi tersebut kepada pemasok bahan baku dan petani pemilik lahan hutannya. “DKP ini tidak memiliki masa berlaku seperti Deklarasi Ekspor (DE) yang hanya bisa digunakan paling lambat 31 desember 2015. Sejauh ini belum ada ketentuan tentang hal itu,” katanya. (mg16/smu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.