Desak Aturan Sanksi Pelaku Politik Uang

378
SOSIALISASI: KPU Kendal mulai melakukan sosialisasi persiapan Pemilu Bupati Kendal 2015 di Aula KPU Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI: KPU Kendal mulai melakukan sosialisasi persiapan Pemilu Bupati Kendal 2015 di Aula KPU Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
SOSIALISASI: KPU Kendal mulai melakukan sosialisasi persiapan Pemilu Bupati Kendal 2015 di Aula KPU Kendal, kemarin. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL – Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kendal meminta agar Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal nantinya bertindak tegas dalam Pemilu Bupati Kendal 2015 ini. Yakni dalam hal menerapkan petaruran dan pemberian sanksi kepada peserta calon Bupati. Hal tersebut mengingat dalam Perppu nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota belum diatur perihal politik uang (money politic). Sebab sejauh ini belum ada sanksi yang mengatur sanksi bagi pelaku yang menjalankan politik uang. “Kalau aturan soal politik uang sudah ada, tapi perihal sanksinya belum diatur. Nah seperti ini kan menjadi blunder nantinya bagi Panwaslu. Satu sisi kami disuruh melakuan pengawasan agar tercipta pemilu bersih, tapi di sisi lain ada peraturan yang mengambang,” kata Calon Ketua Panwaslu Kendal Terpilih, Supriyadi disela sosialisasi Perppu nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota di aula KPU Kendal, Senin (2/2).

Padahal politik uang, sangat rentan terhadap munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Selain itu politik uang menurutnya juga akan menjadi senjata ampuh bagi calon maupun partai untuk memanfaatkan untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat. Sebab diakui atau tidak, selama ini uang menjadi pengaruh kuat terhadap perolehan hasil suara suatu calon bupati. “Dengan iklim masyarakat yang ada, uang menjadi pengaruh besar bagi pandangan seseorang terhadap politik atau calon tertentu yang diusung partai politik (parpol) maupun calon independen,” imbuhnya.

Ia menambahkan, jika tidak diatur sanksinya maka yang terjadi akan terjadi pemilu yang tidak sehat. Dalam hal ini calon yang memiliki dana tinggi akan lebih kuat dan lebih unggul ketimbang calon yang memiliki dana minim. Selain mengkritisi soal politik uang, Supriyadi juga minyinggung soal APK yang belum disebutkan secara rinci penerapannya. Sebab sesuai peraturan APK disediakan atau diakui KPU hanya berupa baliho, poster dan spanduk. Sedangkan seperti pakaian, stiker, kartu nama dan sebagainya belum diatur. “Nah, harapan kami APK yang tidak masuk dalam peraturan KPU pusat, KPU daerah harus bisa mengatur. Sebab KPU daerah diberikan kewenangan untuk membuat perturan selama tidak bertentangan dengan peraturan dari pusat,” tambahnya.

Ketua KPU Kendal, Wahidin Said mengatakan, bahwa peraturan tentang sanksi politik uang sampai saat ini belum diatur. “Tetap akan diatur, tapi masih menunggu keputusan dari revisi Perppu yang ada saat ini,” katanya. Begitupun dengan APK, menurutnya sah-sah saja membuat APK di luar yang telah ditentukan KPU sepanjang memenuhi syarat dasar yang telah ditentukan KPU. Seperti tidak menjelek-jelekkan atau menjatuhkan calon lainnya. “Boleh, mau membuat kaos, stiker, payung dan sebagainya dipersilahkan. Kami tidak melarang,”tambahnya. (bud/fth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.