Pejabat Birokrasi Jangan Seperti Priyayi

396
REVOLUSI MENTAL: (dari kanan) Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo, Deputi Pelayanan Publik Kemen PAN RB Mirawati Sodjono, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Agus Dwiyanto dalam acara Dialog Pameran Inovasi Kepemimpinan, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
REVOLUSI MENTAL: (dari kanan) Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo, Deputi Pelayanan Publik Kemen PAN RB Mirawati Sodjono, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Agus Dwiyanto dalam acara Dialog Pameran Inovasi Kepemimpinan, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
REVOLUSI MENTAL: (dari kanan) Wakil Wali Kota Solo Achmad Purnomo, Deputi Pelayanan Publik Kemen PAN RB Mirawati Sodjono, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo, dan Kepala Lembaga Administrasi Negara RI Agus Dwiyanto dalam acara Dialog Pameran Inovasi Kepemimpinan, kemarin. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Pejabat birokrasi bukanlah seorang priyayi yang minta untuk dilayani. Lebih dari itu, pejabat birokrasi adalah pejabat yang lebih mengutamakan pelayanan publik dalam setiap pekerjaannya. Karenanya, perlu dilakukan revolusi mental jika masih ada yang memiliki mental priyayi tersebut.

Hal itu diungkapkan Deputi Pelayanan Publik Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) Mirawati Sodjono dalam acara talk show dengan tema ”Revolusi Mental Aparatur Sipil Negara Menuju Jateng Sejahtera dan Berdikari” yang digelar di Badan Diklat Pemprov Jateng, Selasa (3/2).

Mirawati menjelaskan, sudah menjadi kewajiban pejabat pemerintah untuk mengutamakan masyarakat bak seorang raja. Pelayanan publik dikatakan baik jika ada kepuasan rakyat atas apa yang telah diberikan oleh pemerintah. Salah satu indikatornya adalah biaya yang digunakan murah, syarat yang dilampirkan sederhana, serta waktu yang dibutuhkan semakin singkat. ”Jika perlu, masyarakat bisa menggunakan segala pelayanan cukup dari rumah, dengan memanfaatkan teknologi yang serbacanggih dan kekinian,” bebernya.

Dia menambahkan, dalam memberikan pelayanan yang memuaskan, dibutuhkan inovasi dalam perbaikan pelayanan. Inovasi yang dimaksud adalah solusi bagaimana suatu sistem dapat memudahkan pelayanan, serta meminimalisir kekurangan yang terjadi. ”Inovasi tersebut kemudian dapat direplikasi pada instansi lain. Bahkan dengan penyesuaian yang lebih baik daripada produk inovasi aslinya,” imbuhnya.

Secara khusus, dia juga memuji pelayanan publik di Jawa Tengah yang mendekati kriteria baik. Hanya saja, ia memberi catatan agar ke depan pelayanan yang diselenggarakan bukan apa pekerjaan SKPD, akan tetapi pelayanan terbaru apa yang ada, serta bagaimana progresnya serta hasil yang didapatkan.

”Pelayanan yang baik itu yang memiliki tempat untuk aduan masyarakat. Makin banyak aduan, berati kita mengerti apa yang diinginkan masyarakat. Akan tetapi, ketika banyak komplain namun tidak ditanggapi ya percuma saja,” tandasnya.
Kepala Badan Diklat Provinsi Jateng Herru Setiadhie menjelaskan, dalam menggerakkan inovasi yang kreatif di setiap lembaga membutuhkan kerja sama antar-stakeholder. Semakin banyak partisipasi, mengindikasikan semakin banyak harapan yang diinginkan masyarakat.

”Makna pelayan publik harus mengutamakan kepuasan publik. Inovasi yang diberikan bukan hanya melayani secara langsung, tapi juga menghubungkan antarlembaga supaya pelayanan yang melibatkan banyak lini instansi dapat dipermudah,” bebernya.
Sementara itu, Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengatakan, selama ini pelayanan dari SKPD di lingkungannya dapat langsung dilaporkan kepadanya. Ia mewajibkan masing-masing SKPD untuk memiliki akun Twitter sebagai salah satu alternatif pengaduan yang dapat memunculkan gambar atas pelayanan yang dikeluhkan. (fai/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.