Penertiban PKL Diwarnai Ketegangan

315
MINTA KEADILAN : Petugas Satpol PP dan aparat kepolisian ditantang gelut oleh PKL, lantaran dinilai tidak adil dalam menertibkan PKL di Jalan Jendral Sudirman, Selasa siang (3/2) kemarin. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)
MINTA KEADILAN : Petugas Satpol PP dan aparat kepolisian ditantang gelut oleh PKL, lantaran dinilai tidak adil dalam menertibkan PKL di Jalan Jendral Sudirman, Selasa siang (3/2) kemarin. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)
MINTA KEADILAN : Petugas Satpol PP dan aparat kepolisian ditantang gelut oleh PKL, lantaran dinilai tidak adil dalam menertibkan PKL di Jalan Jendral Sudirman, Selasa siang (3/2) kemarin. (DHINAR SASONGKO/RADAR SEMARANG)

SALATIGA-Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di Jalan Jendral Sudirman, Selasa siang (3/2) kemarin diwarnai ketegangan. Pasalnya, beberapa PKL menilai penertiban yang dilakukan Satpol PP tidak adil. Ada beberapa PKL yang dinilai mendapatkan dispensasi untuk tetap berjualan, meski regulasinya tidak diperbolehkan.

Ketegangan berawal saat dua petugas Satpol PP yakni Novita dan Yuliati bersama polisi mendatangi lapak milik Juno, 40, yang berada di tepi selatan pagar seng milik PT MMS. Juno yang berprofesi sebagai penjahit sandal sepatu diminta memindah lapaknya. Petugas menyebutkan, jika lahan tersebut tidak diperbolehkan untuk berjualan.

Juno pun tidak mempermasalahkan, namun meminta keadilan dari petugas. Pasalnya, PKL lain yang berada di tepi utara pagar seng diperbolehkan berjualan. Sedangkan Juno merasa sebagai PKL kecil yang mencari nafkah untuk anak istri dengan penghasilan yang tidak menentu, masih dipersulit. “Kalau menegakkan aturan ya harus adil. Kalau satu dilarang, ya dilarang semua. Kalau begini, mending gelut (berkelahi, red),” tandas Juno.

Dua petugas Satpol PP perempuan yang mendengar perkataan Juno hanya menyebutkan jika masalah dispensasi bukan menjadi kewenangannya. Pihaknya hanya menegakkan regulasi dengan menertibkan PKL yang berjualan di tempat larangan. “Kalau gelut, itu menjadi ranah pidana dan pak polisi yang akan menangani,” jawab Novita.

Kedua petugas pun mendatangi lapak PKL di sebelah utara. Namun kali ini, justru petugas tidak berkutik ketika mendapat jawaban PKL bahwa mereka boleh berjualan oleh petugas Satpol PP lainnya. “Kami mendapat dispensasi sepanjang tidak berjualan di depan pagar seng,” tutur Widyono, penjahit sandal dan sepatu lainnya.

Kendati tidak digusur, Widyono juga mengeluhkan penertiban yang setiap hari dilakukan oleh Satpol PP. Pasalnya, ia juga merasa memberikan kontribusi kepada Pemkot Salatiga, yakni dengan membayar retribusi sebesar Rp 4500 per hari. “Atau kami dicarikan tempat yang representatif, karena untuk membeli kios juga belum bisa,” keluh Widyono.

Sementara itu, penertiban yang dilakukan Satpol PP dan Polisi dilakukan di sejumlah titik. Tidak hanya di Jalan Jendral Sudirman, melainkan juga Pasar Blauran. Sejumlah pedagang yang berjualan di tempat larangan langsung diminta memindahkan barang dagangannya. (sas/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.