Pilkada Akan Dibiayai APBN

354
Joko Purnomo. (Ricky fitriyanto/radar semarang)
Joko Purnomo. (Ricky fitriyanto/radar semarang)
Joko Purnomo. (Ricky fitriyanto/radar semarang)

SEMARANG – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jawa Tengah menyatakan perbedaan anggaran untuk 16 kabupaten/kota dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2015 disebabkan karena berbedanya kemampuan daerah dalam hal pembiayaan. Hal ini terkait pembiayaan pilkada yang masih menggunakan APBD setempat.

”Untuk menentukan besar kecilnya anggaran, KPU kabupaten/kota yang memiliki wewenang untuk membahasnya bersama dengan pemerintah dan DPRD masing-masing,” ungkap Ketua KPU Jateng Joko Purnomo ditemui di kantornya, Senin (2/2).

Joko menjelaskan, berbedanya anggaran setiap daerah berdasarkan jumlah penduduk yang ada. Selain itu, luasan wilayah dan faktor geografis juga menjadi salah satu pertimbangannya. Meskipun satu daerah diketahui memiliki jumlah penduduk yang kurang lebih sama dengan daerah lain, bisa jadi anggaran yang disediakan terpaut jauh. ”Meskipun jumlah pemilihnya sama, jumlah TPS (tempat pemungutan suara) tentu berbeda. Aspek inilah yang membutuhkan biaya,” terangnya.

Dia mengakui, selama ini belum ada standar anggaran untuk pembiayaan pilkada. Pihaknya masih menunggu aturan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) terkait anggaran tersebut. Untuk pilkada serentak 2015 ini nantinya masih dibiayai dari APBD. Namun untuk pilkada serentak berikutnya ia memastikan telah menggunakan APBN. ”Jika sampai akhir masa sidang DPR RI pada 18 Februari 2015 nanti tidak ada revisi, maka anggaran yang telah direncanakan sudah clear. Ada atau tidak adanya putaran kedua tetap dianggarkan,” imbuhnya.

Disinggung telah disusunnya rancangan tahapan pilkada meski masih menunggu revisi, Joko mengklaim hal itu telah sesuai regulasi undang-undang. Jika nantinya hasil revisi ada tahapan yang ternyata dihilangkan, maka tahapan tersebut tinggal tidak dilaksanakan. Adapun anggarannya kemudian dikembalikan. ”Bagaimanapun UU telah disahkan. Adapun revisi tidak mesti pada tahapan,” tandasnya.

Dia menambahkan, rancangan tahapan pilkada pada tiap daerah adalah sama. Sebab, regulasi tersebut berasal dari pusat dan akan dimulai dari sana. Oleh karena itu, pihaknya mengaku telah melakukan sosialisasi sejak awal 2015. ”Dari regulasi itu nantinya akan turun melalui perda di masing-masing daerah. Perda-nya boleh saja tidak sama, tetapi substansinya tidak boleh berubah,” imbuhnya.

Rancangan tahapan yang dimaksud, lanjut Joko, adalah pada akhir Februari KPU kabupaten/kota telah melaksanakan pendaftaran bakal calon (balon). Kemudian, pada Maret hingga Mei akan dilakukan uji publik. Memasuki bulan Juni, dibuka pencalonan. ”Ketika pencalonan itu, KPU baru membentuk badan ad hoc untuk membantu verifikasi proses pencalonan,” imbuhnya.

Jika tahapan pencalonan selesai, dua bulan berikutnya KPU mulai melakukan pemutakhiran data pemilih. Berikutnya, calon bupati/wali kota memiliki waktu tiga bulan untuk melaksanakan kampanye. ”Tahapan itu range-nya. Namun untuk pencoblosan akan dilakukan serentak pada 16 Desember 2015,” pungkasnya. (fai/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.