Buruh Rokok Terancam PHK Massal

496

SEMARANG – Pemerintah berencana menaikkan cukai tembakau hingga 27 persen pada pertengahan Februari ini. Regulasi ini dikhawatirkan menghimpit petani tembakau dan PHK buruh rokok pabrikan secara besar-besaran.

Ketua Asosiasi Petani Tembakau (APTI) Jateng Triyono menuturkan, angka tersebut merupakan kenaikan tertinggi sepanjang sejarah. Jika pemerinah tidak bisa menurunkan angka kenaikan tersebut, PHK besar-besaran bagi buruh rokok sudah pasti terjadi.

“Di 2014 saja, dengan kenaikan cukai sekitar 12 persen, telah terjadi beberapa industri kretek sudah PHK 10 ribu buruh. Apalagi jika 27 persen. Para petani tembakau dipastikan juga akan terkena dampaknya,” ungkapnya kepada Radar Semarang.

Karena itu, sebelum pemerintah menggedok palu, APTI terus mendesak Direktorat Jentral Bea dan Cukai agar menurunkan angka kenaikan cukai tembakau. Pasalnya, setiap tahun pasti terjadi kenaikan. Jika tidak digubris, berarti berpotensi melanggar Undang-Undang Cukai Nomor 39/2009. “Dalam UU Cukai disebutkan syarat harus melihat situasi industri dan mendengar aspirasi dunia usaha,” ungkapnya.

Tahun lalu, pemerintah hanya memungut cukai sebesar Rp112 triliun dari target APBN sebesar Rp116,28 triliun. Sementara di 2015 ini, pemerintah Namun justru menaikkan target cukai rokok hingga Rp141,7.

Bagi Triyono, memaksa meningkatkan cukai agar bisa menutup target sebesar bukan solusi. Industri tembakau dalam negeri memiliki mata rantai panjang dengan jutaan pekerja. Kepentingan pekerja ini juga harus menjadi pertimbangan pemerintah bukan hanya sekadar mengejar target penerimaan. “Industri tembakau tidak hanya dibebani kenaikan tarif cukai. Mereka kan juga wajib melunasi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD) yang dipatok undang-undang sebesar 10 persen dari cukai yang dibayarkan industri,” pungkasnya. (mg16/smu)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.