KPU Belum Lakukan Tahapan Pilkada

364
Wahidin Said. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
Wahidin Said. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)
Wahidin Said. (BUDI SETYAWAN/RADAR SEMARANG)

KENDAL- Pemilihan Bupati Kendal dimungkinkan akan mundur. Sebab, sampai saat ini belum jelas waktunya. Bahkan hingga kini Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kendal belum memulai tahapan dengan melakukan sosialisasi pendaftaran bakal calon (balon).

KPU Kendal sampai saat ini masih menunggu penetapan perubahan atas Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota oleh DPR RI. Sehingga sampai saat ini, KPU Kendal belum dapat melakukan tahapan pilkada.

Padahal sesuai rencana KPU Kendal, pendaftaran balon bupati akan dimulai pada 26 Februari-3 Maret 2015. Sebelum tahapan itu dimulai, sedianya KPU melakukan sosialisasi pendaftaran balon bupati 26 hari. Yakni mulai waktu, persyaratan mengikuti balon dan sebagainya.

“Tapi karena sampai saat ini belum ada keputusan atas revisi Perppu, kami belum bisa memulai tahapan pilkada. Kami baru mulai melakukan tahapan pilkada termasuk sosialisasi pendafataran balon setelah ada ketetapan Perppu,” ujar Ketua KPU Kendal, Wahidin Said, Kamis (5/2).

Perihal kapan Perppu bisa disahkan oleh DPR RI, Said mengaku tidak mengetahui secara pasti. Jadi, kemungkinan pelaksanaan Pilkada Kendal mundur. Sebab, jika mengacu peraturan adanya sosialisasi pendafataran balon 26 hari. “Bisa tidak mundur, dengan konsekuensi sosialisasi waktunya dipersingkat, tidak sampai 26 hari,” tandasnya.

Selain itu, sesuai rencana, pelaksanaan Pilkada Kendal dilakukan 16 Desember 2015. Tapi karena belum ada kepastian penetapan Perppu, Pilkada Kendal bisa berlangsung pada 2016. “Meski demikian, kapan pun waktunya, KPU Kendal selalu siap,” akunya.

Sejauh ini, lanjut Said, KPU Kendal sudah berkoordinasi dengan Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk melakukan pendataan terhadap jumlah penduduk. Data tersebut menurutnya penting untuk mengetahui jumlah minimal dukungan dari bakal calon maupun calon independen (non partai politik).

Dari data sementara Dispendukcapil yang masuk KPU Kendal, jumlah penduduk Kendal 2014 sebanyak 951 ribu jiwa. Sesuai aturan, calon bupati nantinya harus mendapatkan dukungan minimal 5 persen dari jumlah penduduk. Atau calon independen harus mendapatkan dukungan minimal sebanyak 47 ribu jiwa.

Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kendal meminta agar KPU nantinya bertindak tegas dalam pelaksanaan pilkada. Yakni dalam hal menerapkan petaruran dan pemberian sanksi kepada calon bupati. Hal tersebut mengingat dalam Perppu belum diatur sanksi bagi calon yang melakukan politik uang (money politic).

“Kalau aturan soal politik uang sudah ada, tapi perihal sanksinya belum diatur. Nah, seperti ini kan menjadi blunder nantinya bagi panwaslu,” ujar Calon Ketua Panwaslu Kendal Terpilih, Supriyadi.

Padahal, kata dia, politik uang sangat rentan terhadap munculnya konflik sosial di tengah masyarakat. Selain itu politik uang juga sangat memengaruhi hasil suara dalam pelaksanaan pilkada nantinya. “Politik uang ini menjadi senjata ampuh bagi calon untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat,” katanya. (bud/aro)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.