Terancam Kehilangan PAD Rp 16 Miliar

405

KENDAL – Rencana penghapusan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Nilai Jual Obyek Pajak (NJOP) oleh Kementrian Agraria dan Tata Ruang dipastikan akan berpengaruh pada menurunnya pendapatan asli daerah. Di Kendal pendapatan dari PBB dan NJOP mencapai Rp 15-16 miliar per tahun.

Praktis, dengan penghapusan akan menngakibatkan pendapatan daerah yang bersumber dari PBB dan NJOP akan lenyap. “Selama ini pendapatan daerah dari pengeloaan PBB dan NJOP cukup tinggi ketimbang pendapatan yang bersumber dari pajak-pajak lainnya,” ujar Kepala Dinas Pengelolaaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah (DPPKAD) Kabupaten Kendal, Taviv Purnomo, Jumat (6/2).

Menurutnya, PAD Kendal tahun 2015 ini ditargetkan mencapai 165 miliar. Dengan penghapusan PBB dan NJOP maka, target tersebut akan sulit direalisasikan. “Jika benar PBB dan NJOP dihapus, maka target itu, tidak terpenuhi. Karena sudah jelas, jika dihapus Pemerintah Kabupaten Kendal akan kehilangan pendapatan sebesar itu,” katanya.

Kendati demikian, pihaknya juga belum menentukan langkah terkait wacana tersebut. Menurutnya, hal itu masih sebatas wacana, dan belum disahkan. Ia berharap, pemerintah pusat tidak mengapus karena PBB bisa menambah angka PAD. “Sekarang ini masih wacana, jadi kami belum mengambil langkah untuk menutup taarget PAD yang bersumber dari pajak maupun retribusi lainnya,” imbuhnya.

Bupati Kendal, Widya Kandi Susanti masih belum berkomentar terkait wacana Kementrian Agraria dan Tata Ruang tersebut. Menurutnya, tidak tepat karena itu belum masuk pembasan di DPR RI maupun Kementrian Agraria dan Tata Ruang. “Nanti kalau sudah tidak jadi wacana,” kataya singkat.

Sementara sejumlah warga menanggapi penghapusan pajak PBB dan NJOP dinilai tepat. Sebab akan mengurangi beban warga, terutama rakyat kecil yang tidak memiliki penghasilan tetap. “Kalau dihapus itu khusus tanah warga saja, sedangkan tanah milik perusahaan swasta harus dikenakan pajak sebab mereka cari untung,” ujar Solikun, 40, warga Cepiring.

Menurutnya pengelolaan pajak selama ini melalui desa sangat membebani warga. Sebab para aparat desa yang melakukan penarikan pajak juga meminta bayaran dari warga. “Selain itu pengelolaannya kurang transparan dan tidak jelas peruntukkannya. Warga tidak mengetahui persis dana pajak PBB dan NJOP itu digunakan untuk apa oleh pemerintah,” tambahnya. (bud/fth)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.