Kendaraan Menunggak Pajak Banyak yang Rusak

876
SAMSAT CFD: Kepala DPPAD Jateng Hendri Santosa (kanan) saat meninjau pelayanan Samsat di arena Car Free Day (CFD) di kawasan Simpang Lima, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
SAMSAT CFD: Kepala DPPAD Jateng Hendri Santosa (kanan) saat meninjau pelayanan Samsat di arena Car Free Day (CFD) di kawasan Simpang Lima, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)
SAMSAT CFD: Kepala DPPAD Jateng Hendri Santosa (kanan) saat meninjau pelayanan Samsat di arena Car Free Day (CFD) di kawasan Simpang Lima, kemarin. (Ricky Fitriyanto/Radar Semarang)

SEMARANG – Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Aset Daerah (DPPAD) Jateng mengerahkan pegawai negeri sipil (PNS) di jajarannya untuk turun ke lapangan secara door to door. Cara tersebut dilakukan guna menginventarisir kepemilikan kendaraan bermotor wajib pajak sekaligus menagih pembayaran pajak.

Terobosan tersebut dilakukan karena banyak kendaraan bermotor wajib pajak yang diduga sudah rusak maupun dijual. ”Kami kerahkan pegawai door to door, dari rumah ke rumah. Dari situ diketahui mengapa mereka belum membayar pajak, apakah objek pajaknya masih ada, dan lain sebagainya,” ujar Kepala DPPAD Jateng Hendri Santosa di sela pelayanan Samsat di arena Car Free Day (CFD) di kawasan Simpang Lima, Minggu (8/2).

Menurutnya dari langkah door to door tersebut diketahui sebagian besar wajib pajak menunggak karena lupa. Namun ada pula yang objek pajaknya sudah rusak, ada juga yang sudah dijual namun belum dibalik nama. ”Ini sekaligus untuk update data. Mereka yang belum membayar kami imbau segera membayar pajak ke kantor Samsat terdekat,” paparnya.

Dikatakan Hendri, dengan kondisi tersebut, angka tunggakan pajak kendaraan bermotor (PKB) di Jateng yang mencapai Rp 1,3 triliun, tidak seluruhnya bisa tertagih. Sebab angka tersebut merupakan data sejak tahun 2005. ”Sebetulnya potensinya tidak semuanya. Sebab sebagian objek pajak sudah rusak,” ujar Hendri yang mengaku ikut turun secara door to door di wilayah Pekalongan ini.

Dengan cara tersebut dia berharap pemasukan PKB bisa meningkat. Jumlah kendaraan bermotor di Jateng sendiri mencapai 9 juta unit. Dari angka tersebut, 15 persennya merupakan kendaraan roda empat. Sedangkan sisanya adalah roda dua. DPPAD Jateng memperkirakan 5 persen dari jumlah kendaraan tersebut menunggak pajak.

Kabid Pajak DPPAD Jateng Kristono menduga banyak kendaraan bermotor yang menunggak pajak sudah tidak dapat dioperasikan lagi di jalan raya. ”Saya menduga kendaraannya sudah tidak ada. Termasuk motor produksi Tiongkok kan sekarang sudah tidak terlihat di jalan. Tapi itu menjadi tunggakan pajak. Belum lagi yang sudah dimodifikasi menjadi bentor (becak motor),” katanya. (ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.