Pemprov Klaim Menghemat Rp 48 M

372

SEMARANG – Sekretaris Daerah (Sekda) Jateng Sri Puryono menegaskan bahwa pihak eksekutif juga telah memberlakukan kebijakan efisiensi anggaran negara. Hal ini untuk mengurangi pengeluaran anggaran sekaligus melakukan penghematan.
”Kita sudah terapkan kebijakan rasionalisasi ini untuk kunjungan kerja, honor, makan, minum, dan juga kegiatan perjalanan dinas anggota eksekutif,” ungkap Sri menanggapi tudingan anggota dewan yang menyatakan adanya kesenjangan antara legislatif dan eksekutif.

Sri menjelaskan, lantaran efisiensi itu negara telah melakukan penghematan dalam jumlah yang besar. Saat ini ia mengklaim telah mendapat penghematan sekitar Rp 48 miliar dari Rp 150 miliar yang ditargetkan pada tahun 2015. ”Prinsipnya efisiensi menuju efektivitas pencapaian kinerja,” tegasnya.

Terkait larangan kunjungan kerja ke luar provinsi bagi anggota DPRD, dia mengaku belum mengetahui hasil konsultasi yang dilakukan Ketua DPRD Jateng ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) beberapa waktu lalu. ”Saya malah tahunya dari koran, jika tidak ada penghapusan,” imbuhnya.

Sebelumnya, kalangan DPRD menilai pelarangan tersebut menimbulkan kesenjangan. Sebab, eksekutif tetap diperbolehkan melakukan studi banding ke luar provinsi. Selain itu, larangan tersebut membuat anggota DPRD tidak bisa menimba ilmu lebih mendalam.

Anggota Komisi A DPRD Jawa Tengah Amir Darmanto mengatakan, Kemendagri melarang kunjungan kerja ke provinsi lain karena tidak efisien dan target capaiannya sering tidak jelas. Menurutnya, larangan kunjungan kerja tersebut memang bagus di tengah efisiensi anggaran negara. Namun di sisi lain kunjungan kerja ke provinsi lain terkadang juga sangat diperlukan.
”Misalnya, kunjungan untuk menimba aturan-aturan perda yang ada di provinsi lain. Itu sangat diperlukan agar dewan juga mengetahui secara detail dan data di lapangan provinsi lain tersebut,’’ ujarnya.

Hal yang sama juga diungkapkan Ketua DPRD Jawa Tengah Rukma Setyabudi. Menurutnya, larangan anggota dewan setempat melakukan kunjungan kerja ke luar provinsi menghambat kinerja para legislator sehingga tidak bisa maksimal dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Namun, hal itu segera terbantahkan ketika dirinya bertemu langsung dengan Mendagri Tjahjo Kumolo, belum lama ini. Dikatakan tidak ada larangan kunjungan kerja anggota DPRD Provinsi Jateng ke luar provinsi. ”Beliau justru balik bertanya kepada saya, apa ada larangan seperti itu? Kemudian, ditegaskan bahwa tidak ada larangan anggota DPRD Jateng kunjungan kerja ke luar provinsi. Kalau untuk kepentingan efisiensi, iya,” tandas Rukma. (fai/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.