Dewan Segera Panggil Dinpertan TPH

327

SEMARANG – DPRD Jateng mendesak aparat penegak hukum menuntaskan kasus temuan distribusi pupuk oplosan di Kabupaten Demak. Adanya pupuk oplosan jelas merugikan kalangan petani dan tidak mendukung upaya kedaulatan pangan yang dicanangkan pemerintah. Sebagai langkah awal, Komisi B DPRD Jateng dipastikan memanggil Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura (Dinpertan TPH) Jateng agar lebih meningkatkan fungsi pengawasan produksi dan distribusi pupuk bersubsidi secara optimal.

Anggota Komisi B DPRD Jateng, Riyono menilai pengawasan pupuk di Jateng masih belum maksimal. Sehingga masih ada celah yang digunakan sejumlah pihak untuk mengambil keuntungan. Ia menilai kinerja Komisi Pengawasan Pupuk dan Pestisida (KP3) dalam pengawasan rutin terhadap distribusi pupuk bersubsidi di lapangan belum bisa efektif. ”Untuk pengawasan di lapangan harus melibatkan seluruh elemen masyarakat agar tidak terjadi penyimpangan,” katanya.

Politisi PKS itu berpendapat, distribusi pupuk bersubisidi terhadap para petani yang berhak mestinya dilakukan secara tertutup. Tidak disalurkan terbuka seperti yang terjadi saat ini. Pihak yang berhak menerima dan menggunakan pupuk bersubsidi hanya kalangan petani, bukan dari sektor industri atau yang lainnya. ”Kalangan petani mengeluh sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Salah satunya karena dijual bebas dan siapa pun boleh membelinya, tidak hanya petani,” tambahnya yang juga menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (PPNSI) Jateng.

Ketua Komisi A DPRD Jateng, Chamim Irfani menilai, hal itu sudah masuk kategori kriminal berat. Sehingga membutuhkan tindakan nyata baik dari penegak hukum, mapun dari pemerintah. ”Temuan di Demak itu harus diusut tuntas. Karena sudah sangat meresahkan para petani. Jika memang ada aparat penegak hukum yang membekingi harus ditindak tegas,” katanya.
Masyarakat awam, mungkin tidak begitu bisa membedakan mana pupuk oplosan mana yang tidak. Untuk itulah, harus ada sosialisasi dan pengawasan ketat terhadap distribusi pupuk di Jateng. ”Distribusi pupuk bersubsidi harus diawasi secara ketat. Apalagi pupuk oplosan juga dijual dan dimasukkan kategori pupuk bersubsidi,” tambahnya.

Seperti diberitakan, Kodim 0716 Demak berhasil membongkar gudang yang diduga menjadi tempat mengoplos pupuk subsidi menjadi pupuk nonsubsidi, Minggu (8/2). Saat penggerebekan, TNI menemukan truk molen yang diduga digunakan untuk mengoplos pupuk subsidi, 6 truk tronton dan 2 truk engkel yang di dalamnya berisi pupuk yang diduga hasil oplosan. Truk berhasil diamankan di SPBU kembar di jalan raya Pantura, Desa Botorejo, Kecamatan Wonosalam. Setiap truk tronton berisi sekitar 30 ton pupuk. Diperkirakan, pupuk yang berhasil diamankan sekitar 210 ton. Antara lain pupuk jenis urea, NPK, SP3 dan ZA. Pupuk yang berada di gudang juga ditengarai hasil penimbunan. Sebab, di karung juga tertera produksi tahun 2005. (fth/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.