Divonis Tiga Tahun, Nurmarkesi Banding

380
Siti Nurmarkesi. (Dok/radar semarang)
Siti Nurmarkesi. (Dok/radar semarang)
Siti Nurmarkesi. (Dok/radar semarang)

MANYARAN – Mantan Bupati Kendal Siti Nurmarkesi divonis 3 tahun penjara dan denda Rp 100 juta oleh majelis hakim Pengadilan Tipikor Semarang, Senin (9/2). Terdakwa dinilai terbukti melakukan korupsi penyaluran bantuan sosial (bansos) keagamaan di Kendal pada 2010. Atas putusan itu, Nurmarkesi langsung menyatakan banding.

”Innalillahi wa innailaihi rojiun. Saya merasa telah dizalimi. Oleh karenanya, saya menyatakan banding atas putusan hakim,” kata Nurmarkesi menanggapi putusan majelis hakim diketuai Gatot Susanto.

Nurmarkesi akan segera membawa kasus yang menjeratnya itu ke Pengadilan Tinggi (PT) Jateng. Selain itu, Jaksa Penuntut Umum (JPU) dari Kejari Kendal juga menyatakan banding.

Gatot Susanto menyatakan, Nurmarkesi terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar dakwaan subsider pasal 3 jo 18 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo pasal 55 ayat (1) ke-1.

”Mengadili, menjatuhkan kepada terdakwa pidana penjara selama 3 tahun. Serta menjatuhkan pidana denda sebesar Rp 100 juta subsider 2 bulan penjara,” kata Gatot Susanto dalam amar putusannya.

Hanya saja, majelis hakim tidak sependapat dengan jaksa yang menuntut Nurmarkesi untuk membayar kerugian negara sebesar Rp 1,2 miliar. Menurut hakim, terdakwa Nurmarkesi tidak perlu membayar uang pengganti karena bantuan tersalurkan dan tidak ada potongan. Selain itu, tidak jelas berapa kerugian negara.

Putusan hakim tersebut diketahui jauh dari tuntutan jaksa yang menuntut Nurmarkesi dengan pidana penjara selama 6 tahun. Selain itu, jaksa juga menuntut denda sebesar Rp 100 juta dan uang pengganti sebesar Rp 1,2 miliar setara 1 tahun penjara.

Gatot menjelaskan, dalam penyaluran bansos tidak ada permohonan dalam bentuk proposal yang ditujukan kepada Bupati Kendal. Selain itu, proposal yang disampaikan tidak pernah dilakukan verifikasi. Hal itu berdasarkan keterangan saksi yang menjadi tim verifikasi, namun ternyata tim tersebut tidak pernah melakukan verifikasi. Sehingga proses penyaluran bansos ini sendiri bertentangan dengan Peraturan Bupati (Perbup).

”Berdasarkan Perbup Nomor 28 Tahun 2008, permohonan bantuan harus disampaikan tertulis ke bupati. Kenyataannya tidak ada pengajuan bantuan dan tidak dilakukan verifikasi. Sehingga dipertanyakan kelayakan penerima bantuan tersebut,” jelasnya.

Kemudian, lanjut Gatot, Nurmarkesi telah menyerahkan bansos pada Januari 2010 saat kunjungan. Padahal aturan bansos baru selesai dibuat pada Februari 2010. Diduga penyaluran bansos tersebut untuk kepentingan Pilkada pada Juli 2010, di mana terdakwa juga ikut mencalonkan diri.

”Penyaluran bansos Januari sampai Juni, belum didasari kelengkapan administrasi, belum ada payung hukumnya yakni keputusan bupati. Sehingga melanggar prosedur penyaluran bansos,” tambahnya.

Meski terbukti menyalahgunakan wewenang, Nurmarkesi tetap tidak ditahan. Dalam putusan, hakim tidak menyebutkan penahanan terhadap tersangka. Bahkan, dari ketiga majelis hakim telah terjadi dissenting opinion. ”Kami majelis hakim ada perbedaan pendapat terkait penahanan. Sehingga dalam putusan tidak kami masukan. Selama belum ada inkracht, terdakwa belum ditahan,” ungkapnya.

Ditemui usai sidang, Siti Nurmarkesi menyatakan uang bansos telah disalurkan penuh sesuai peruntukan tanpa dikorupsi. ”Tidak ada niat jelek. Legitimisasi dan pertanggungjawaban ada. Audit BPKP juga tidak ditemukan kerugian negara. Hanya rekomendasi bupati harus memberi pembinaan lanjut ke SKPD,” katanya.

Dia juga menyayangkan sikap JPU dengan pertimbangan melanggar Perbup yang tidak ada sanksi pidananya, namun tetap diseret ke pengadilan. ”Sikap JPU yang menuntut saya 6 tahun adalah tindakan zalim dan ngawur. Saya katakan ini ada indikasi kepentingan pihak tertentu yang ingin menghancurkan karir saya,” sebutnya.

Penasihat hukumnya Nurmarkesi, Arif NS menambahkan, hakim menyatakan, kerugian negara tidak ada dan dianggap hanya berpotensi. Dengan tuntutan tinggi 6 tahun, pihaknya menilai secara yuridis hakim telah mengesampingkan asas hukum.

”Dinyatakan bansos melanggar Perbup dan Permendagri, serta diketahui aturan itu tidak ada sanksi pidana. Sesuai asas legalitas, seseorang tidak bisa dituntut dan dijatuhi pidana jika tidak ada sanksi pidana. Dalam pertimbangannya disebutkan dan dikatakan pelanggaran administrasi. Siapa yang melakukan adalah tim teknis,” kata Arif. (mg21/aro/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.