Soemarmo Belum Pastikan Nyalon

343

SUMURBOTO – Kejelasan terkait bisa tidaknya Soemarmo Hadi Saputro (HS) mencalonkan diri dalam pemilihan wali kota (Pilwalkot) awal 2016 mendatang, tergantung pasal yang dikenakan. Apalagi hingga saat ini belum ada pihak yang memberikan kepastian tentang salinan putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus hukum yang pernah menjerat mantan Wali Kota Semarang tersebut.

Jika saat itu jaksa menjerat Soemarmo HS dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Tipikor jo pasal 55 KUHP, maka dipastikan dia bisa maju lagi dalam Pilwalkot 2016. Sebab, pasal tersebut ancaman hukumannya hanya 3 tahun. Sementara dalam pasal 7 (huruf g) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Republik Indonesia Nomor 1 tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota, syarat calon tertulis tidak pernah dijatuhi pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap karena melakukan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara 5 tahun atau lebih. Berbeda jika yang digunakan adalah pasal 5 UU yang sama. Ancaman hukumannya 5 tahun. Berarti Soemarmo sudah pasti tak bisa mencalonkan diri dalam Pilwalkot 2016 mendatang.

Soemarmo sendiri saat disinggung hasil putusan MA tersebut (terkait pasal yang dikenakan), enggan berkomentar. Bahkan dia enggan bicara soal peluangnya maju kembali. Dia mengaku tak memikirkan tentang kemungkinan-kemungkinan dirinya di peta politik jelang Pilwalkot 2016.

”Lha iya, kok do ribut, kok koyo ono sing keweden nek aku nyalon maneh (Lha iya, kok pada ribut, kok seperti ada yang ketakutan kalau saya mencalonkan kembali). Padahal saya masih menikmati (hidup, Red) seperti sekarang ini,” katanya saat ditanya peluangnya maju kembali dalam Pilwalkot, Senin (9/2) kemarin.

Kontroversi terkait bisa-tidaknya Soemarmo maju di Pilwalkot 2016 memang belum terjawab. Namun Soemarmo sendiri menyatakan segera angkat bicara terkait kejelasan dirinya apakah akan maju dalam Pilwalkot mendatang atau tidak. ”Nanti saatnya saya pasti bicara,” ujarnya singkat.

Sementara itu, saat koran ini menelusuri salinan putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus hukum yang pernah menjerat Soemarmo HS, melalui web resmi Mahkamah Agung https://www.mahkamahagung.go.id/, khusus putusan kasus Soemarmo HS tak bisa diakses.

Kontroversi tentang aturan calon pemilih ini muncul karena ada kerancuan dalam informasi penerapan pasal pada kasus suap pembahasan APBD Kota Semarang 2012 yang menjerat mantan orang nomor satu di Kota Semarang tersebut. Sebelumnya, Komisioner KPU Kota Semarang, Agus Suprihanto, mengatakan, memang ada tiga syarat kumulatif yang harus dipenuhi mantan narapidana dengan ancaman pidana lebih dari 5 tahun bila ingin mencalonkan diri. Calon yang bersangkutan harus sudah selesai menjalani pidana penjara sampai dengan dimulainya jadwal waktu pendaftaran calon dalam waktu paling singkat 5 tahun, yang dibuktikan dengan surat keterangan dari Kepala LP yang bersangkutan.

Kedua, calon yang bersangkutan secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan narapidana yang dibuktikan dengan surat pernyataan dan bukti dimuat di surat kabar lokal/nasional. Ketiga, calon yang bersangkutan bukan sebagai pelaku kejahatan yang berulang yang dibuktikan dengan surat keterangan kepolisian. ”Hal ini berdasar berdasar putusan MK Nomor 4/PPU-VII/2009,” katanya tanpa mau memberikan komentar soal kemungkinan pencalonan Soemarmo karena dinilai belum ada kepastian

Sementara itu, koalisi PKS-Golkar menunda pendaftaran bakal calon (balon) wali kota/wawali yang rencananya akan dilakukan awal bulan ini. Hal itu disampaikan Koordinator Koalisi PKS-Golkar Suharsono. Menurutnya, pengunduran tahap pendaftaran balon ini terkait dengan rencana besar koalisi yang akan digalangnya. ”Kami sedang menyiapkan koalisi besar tidak hanya dua partai ini tapi melibatkan empat partai lain,” terangnya.

Dijelaskan, dua partai besar lainnya adalah Gerindra dan PAN. Jika koalisi ini benar terbentuk untuk Pilwalkot 2016, bisa dipastikan Koalisi Merah Putih (KMP) akan kembali head to head dengan Koalisi Indonesia Hebat (KIH) seperti Pilpres 2014 lalu.

Terlebih beberapa waktu lalu keempat pimpinan partai ini sudah bertemu dan saling berkomunikasi. Meski belum ada kata sepakat, bisa diprediksi KMP ini besar peluang akan terwujud. ”Sementara memang kita fokus pada koalisi PKS-Golkar dulu, tapi tidak menutup kemungkinan akan membuat koalisi lebih besar seperti KMP itu,” terang politisi PKS ini. (zal/aro/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.