Rp 1,1 M PAD Terancam Hilang

383
Lalu M. Syafriadi. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
Lalu M. Syafriadi. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)
Lalu M. Syafriadi. (AHMAD FAISHOL/RADAR SEMARANG)

SEMARANG – Akibat diberlakukannya peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1/Permen-KP/2015 tentang Larangan Nelayan Menangkap Kepiting, Lobster, dan Rajungan Bertelur berpotensi menghilangkan pendapatan asli daerah (PAD) Provinsi Jawa Tengah sebesar Rp 1,1 miliar.

Hal itu diungkapkan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Jawa Tengah Lalu M. Syafriadi usai dengar pendapat bersama Komisi B DPRD Jawa Tengah, Selasa (10/2). Menurutnya, potensi kerugian itu merupakan retribusi hasil pengujian terhadap hasil perikanan yang dilarang terkait dengan sertifikat kesehatan yang dikeluarkan tiga laboratorium pengujian mutu hasil perikanan.

”Untuk mengantisipasi kerugian itu, maka produk-produk hasil perikanan yang sudah telanjur dalam proses ekspor dimintakan surat keterangan asal bahan baku dan surat pernyataan dari para pengumpul bahwa bahan baku tersebut tidak melanggar aturan,” bebernya. Hal tersebut diperlukan agar petugas yang mengeluarkan sertifikat kesehatan itu tidak terkena dampak secara hukum.

Disinggung tuntutan nelayan terkait pemberian dana kompensasi atas pelepasan hasil tangkapan berupa kepiting, lobster, dan rajungan, lalu mengaku belum dapat memenuhinya dalam waktu dekat. Menurutnya, hal itu berkaitan dengan kemampuan pemerintah untuk membeli hasil tangkapan yang melanggar Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan No 1/2015 itu.

”Mungkin pemerintah bisa mencontoh penerapan pemberian dana kompensasi yang saat ini telah berjalan di Pulau Lombok. Mereka diberikan penggantian atas lobster yang ditangkap dan kemudian dikembangkan untuk budidaya,” imbuh Lalu. Dia akan meminta Menteri Kelautan dan Perikanan untuk menerapkan hal yang sama di Jateng.

Sebelumnya, para nelayan yang tergabung dalam Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) Jawa Tengah menuntut pemerintah pusat untuk memberikan dana kompensasi atas pelepasan hasil tangkapan berupa kepiting, lobster, dan rajungan ke laut setelah diketahui bertelur. ”Peraturan itu sungguh menyusahkan para nelayan. Jika tetap dilaksanakan, kami meminta kompensasi paling tidak sebesar Rp 70 ribu,” kata Ketua HNSI Jateng Ahmad Jumali.

Jumali mengaku sangat menyayangkan sikap pemerintah yang tidak melakukan sosialisasi terlebih dahulu. Menurutnya, jika Permen itu tetap dilaksanakan perlu adanya tahapan-tahapan sehingga para nelayan tidak merasa keberatan dan dapat menyesuaikan. ”Jika seperti saat ini, pasti akan langsung mematikan usaha para nelayan. Paling tidak ada tenggat waktu yang diberikan. Kalau bisa (peraturan itu) dicabut saja,” tandasnya. (fai/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.