Pakaian Adat Jangan Sebatas Formalitas

418

SEMARANG – Kebijakan Gubernur Jateng agar pegawai negeri sipil (PNS) menggunakan pakaian adat di hari tertentu jangan sampai sebatas formalitas. Dewan berharap kebijakan itu tak hanya sebatas simbolis dengan dalih pelestarian budaya. Sebab yang terpenting adalah bagaimana mampu mengimplementasikannya di tengah kehidupan bermasyarakat.

Sekretaris Komisi A DPRD Jawa Tengah, Ali Mansyur HD mengatakan sebenarnya kebijakan tersebut positif. Meski begitu, yang harus diperhatikan dari surat edaran gubernur itu, pemakaian busana adat jangan hanya menjadi simbolisme semata. ”Yang lebih penting bagaimana falsafah Jawa yang adiluhung bisa dimanifestasikan dalam sikap dan perbuatan pegawai pemprov untuk melayani masyarakat Jawa Tengah. Jangan hanya sebatas formalitas,” katanya.

Politikus Partai Nasdem itu berharap pemprov mempertimbangkan secara matang kebijakan tersebut. Jangan sampai niatan yang positif justru membebani dan menghambat kinerja PNS di lingkungan pemprov. Ia mencontohkan betapa repotnya berangkat ke kantor dengan memakai kebaya atau jarik dengan naik sepeda motor atau kendaraan umum. ”Berbagai hal itu harus diperhatikan. Jangan sampai justru mengurangi mobilitas dan merugikan masyarakat,” tambahnya.

Anggota Komisi A DPRD Jateng Sriyanto Saputro menilai kebijakan itu kurang tepat jika diterapkan pada PNS di lingkungan pemprov. Karena selain membutuhkan biaya banyak, kebijakan berpakaian adat dikhawatirkan justru bakal mengganggu kinerja PNS. ”Jangan sampai gubernur menjadi latah. Kebijakan penggunaan bahasa Jawa saja masih perlu dievaluasi. Tapi sekarang sudah mengeluarkan kebijakan baru lagi,” katanya.

Politisi Gerindra ini mengaku banyak mendengarkan keluhan para PNS terkait kebijakan tersebut. Jika memang pemprov ingin menguji coba, maka tidak masalah, tanpa melupakan evaluasi terhadap kebijakan tersebut. ”Coba bayangkan pakai baju adat selain harganya mahal, dandan juga ribet. Belum lagi jika PNS yang naik motor,” tambahnya.

Ia berharap, Gubernur Jateng tidak menilai kinerja PNS dari mengenakan pakaian tradisional atau tidak. Yang harus dibenahi bagaimana mampu meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat agar bisa lebih maksimal. Kebijakan Pemprov Jateng cukup bagus, ketika dimaksudkan sebagai bentuk pelestarian budaya. ”Kalau saya yang penting benahi kinerja di lingkungan pemprov. Jangan membebani PNS dengan kebijakan yang baru-baru,” tambahnya. (fth/ric/ce1)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.