Penataan PKL Diambil Alih Pemkab

367
AKTA KESEPAKATAN : Pemkab Batang dengan Ketua Paguyuban Pedagang saat menandatangani akta kesepakatan penataan pedagang, di Kantor Satpol PP, Rabu (11/2) siang kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
AKTA KESEPAKATAN : Pemkab Batang dengan Ketua Paguyuban Pedagang saat menandatangani akta kesepakatan penataan pedagang, di Kantor Satpol PP, Rabu (11/2) siang kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)
AKTA KESEPAKATAN : Pemkab Batang dengan Ketua Paguyuban Pedagang saat menandatangani akta kesepakatan penataan pedagang, di Kantor Satpol PP, Rabu (11/2) siang kemarin. (TAUFIK HIDAYAT/RADAR SEMARANG)

BATANG-Lantaran tidak pernah ada kesepakatan antara Paguyuban Pedagang Alun-Alun Batang dengan Dinas Perindustrain Perdagangan Koperasi (Perindagkop) dan UMKM (Perindagkop), penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) akhirnya diambil alih Pemkab Batang. Karena itu, pedagang diwajibkan menerima hasil keputusan Pemkab tanpa tawar menawar.

Pengambialihan tersebut ditandai dengan penandatanganan akta kesepakatan di Kantor Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Batang, Rabu (11/2) siang kemarin.

Kepala Dinas Perindagkop UMKM, Kabupaten Batang, Jamal Naseer, menjelaskan bahwa dasar hukum dari pengambilalihan penataan PKL di Alun-Alun Batang adalah Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Batang nomor 6/2014 tentang penataan dan pemberdayaan PKL. “Perda kami gunakan untuk mempercepat penataan pedagang di Alun-Alun Batang, agar tertata rapi dan tidak menimbulkan konflik,” jelas Jamal.

Jamal juga menegaskan bahwa langkah awal yang akan dilakukan oleh Pemkab Batang adalah verifikasi pendataan pedagang yang akan ditempatkan di shelter. Dari 76 kios yang ada selama ini, 68 anggota paguyuban pedagang masih banyak yang belum tertampung. Lantaran banyak pedagang yang memiliki lebih dari 1 unit kios di shelter Alun-Alun tersebut.

“Shelter pedagang boleh ditempati bagi pedagang anggota paguyuban yang mempunyai kartu izin penempatan dan masih aktif berdagang sampai sekarang. Dan 1 kios di shelter hanya boleh dimiliki oleh 1 pedagang serta tidak boleh dialihkan,” tegas Jamal.

Ketua Paguyuban Pedagang Alun-Alun Batang, Roisidin mengatakan bahwa semua anggota yang berjumlah 68 orang bersedia menerima semua keputusan Pemkab Batang tersebut. Namun demikian, pihaknya berharap agar Pemkab dapat menampung semua anggota pedagang yang saat ini belum bisa berdagang di Alun-Alun Batang.

“Kami maunya semua pedagang ikut tertampung. Karena saat ini hanya ada 2 kios yang masih kosong, namun ada 17-an pedagang yang belum tertampung,” kata Roisidin usai menandatangani kesepakatan dengan Dinas Perindagkop.

Sementara itu, Umar, 42, salah satu pedagang di Alun-Alun Batang yang belum tertampung menegaskan bahwa pedagang yang memiliki lebih dari 1 kios, harus rela melepaskan kios satunya untuk pedagang lain. Sehingga tidak menimbulkan kecemburuan sosial.

“Kalau pedagang yang mempunyai lebih dari 1 kios, mau memberikan pada pedagang lain yang belum tertampung, saya kira masalah penataan pedagang bisa cepat diselesaikan,” tegas Umar. (thd/ida)

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.